INTRA62.COM

Jakarta , Intra62.com . Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB bahwa Inggris tidak terlibat dalam serangan Israel terhadap Iran . Dan tidak mengizinkan…

Jakarta , Intra62.com . Kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, akan diselidiki oleh Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter). PT. Anugerah Surya Pratama, PT. Nurham,…

Jakarta , Intra62.com . Serangan militer Israel ke Iran membuat Timur Tengah gempar, tetapi juga menimbulkan ketegangan di industri Indonesia. Diana Dewi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI…

Jakarta, Intra62.com –  Aturan Tuntun Kendaraan Roda 2 Untuk Melewati Halaman Pekarangan Keraton . Untuk mengakses komplek kraton jogja harus melewati halaman keraton . Ada beberapa warga yang sedang melewati…

Jakarta, Intra62.com – Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beragam Coffee Shop yang sedang hits dan Instagramable, salah satunya yaitu C28 Social Space. Tempat ini sedang naik daun di kalangan anak-anak yang…

Jakarta , Intra62.com . Presiden Prabowo Subianto, yang mengumumkan kenaikan gaji hakim. Meminta komitmen moral kepada Komisi Yudisial (KY)  untuk menjaga integritas dan kemandirian pengadilan, kamis (12/6/2025). Di Jakarta, Kamis,…

Sekjend DPP AWDI Balham Wadja SH bersatu dengan Gusti Aning (foto, Intra62.com) Yogyakarta , Intra62.com – Menurut Gusti Kukuh Hestriyaningrum, atau Gusti Aning, Cucu Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, pembangunan Daerah…

Jakarta, Intra62. com Dugaan gratifikasi pejabat kementerian untuk uang pernikahan anaknya KPK datang ke Kementerian Pekerjaan Umum. Sebelum ini, Menteri PU Dody Hanggodo mengonfirmasi surat bertanda tangan Irjen Kementerian PU mengenai dugaan gratifikasi pejabat kementeriannya Saya sudah menerima laporan dari Irjen beberapa saat lalu, tetapi saya sudah memerintahkan Irjen untuk mengonfirmasi. Belum menerima laporan lebih lanjut,” kata Dody. Pada kesempatan lain, Irjen Kementerian Pekerjaan Umum Dadang Rukmana, melalui Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, menyatakan bahwa mereka masih menunggu keputusan atau hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Inspektur Investigasi Kementerian Pekerjaan Umum dan KPK terkait dugaan gratifikasi untuk pernikahan anak pejabat kementerian tersebut. Namun, Budi menyatakan bahwa kedatangan KPK ke Kementerian PU tidak dimaksudkan untuk melakukan penggeledahan. Baca Juga : KPK Menyita Barang Bukti Elektronik dan Motor dari Rumah Ridwan Kamil  “Iya, tindak lanjut yang sebelumnya menjadi perhatian publik…

Jakarta, Intra62.com .  Ketiga staf khusus menteri ketenagakerjaan saat itu, Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah, dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  .Sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.  Bahwa pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama CRC, RT, dan LM, mantan staf khusus menteri ketenagakerjaan. Menurut data yang dikumpulkan, ketiga staf khusus saksi adalah staf staf Menaker Ida Fauziyah Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (CRC), Risharyudi Triwibowo (RT), yang saat ini menjabat sebagai Bupati Buol. Dan Menaker Hanif Dhakiri Luqman Hakim (LM), yang sempat menjadi anggota DPR RI dari tahun 2019 hingga 2014. Pada 5 Juni 2025, KPK mengidentifikasi delapan tersangka dalam kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker . Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Menurut KPK, para tersangka telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA dari 2019 hingga 2024. Menurut KPK, RPTKA adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKA agar mereka dapat bekerja di Indonesia. Jika RPTKA tidak dikeluarkan oleh Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan dilarang. Dan para TKA akan dikenakan denda sebesar Rp1 juta per hari. Akibatnya, pemohon RPTKA harus memberikan uang kepada tersangka. Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus tersebut diduga terjadi selama masa jabatan Abdul Muhaimin Iskandar, juga dikenal sebagai Cak Imin, sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 2009 hingga 2014. Setelah itu, jabatan tersebut dilanjutkan oleh Hanif Dhakiri dari tahun 2014 hingga 2019, dan Ida Fauziyah dari tahun 2019 hingga 2020. (Red).

Jakarta , Intra62.com . Penambang Raja Ampat Tak Untungkan Warga Lokal , Begini Kata Fraksi Golkar .  Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal, menyoroti aktivitas tambang…