Jakarta , Intra62.com . Penambang Raja Ampat Tak Untungkan Warga Lokal , Begini Kata Fraksi Golkar . Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal, menyoroti aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menurutnya aktivitas tambang tersebut merusak lingkungan dan tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal.
Robert menilai, keberadaan tambang di kawasan konservasi tersebut telah menimbulkan gangguan ekosistem laut.
“Tidak boleh (ada pertambangan), karena namanya konservasi. Waktu mereka melakukan pemuatan, pasti ada yang jatuh ke laut. Itu berarti kawasan konservasinya terganggu,” kata Robert saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (7/6/2024).
Dia menjelaskan, proses pemuatan bijih nikel dari truk ke tongkang tidak bisa sepenuhnya bersih dari tumpahan material ke laut.
Tumpahan tersebut, menurutnya, menimbulkan sedimentasi yang mengancam keanekaragaman hayati laut Raja Ampat.
Robert Joppy Kardinal, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menyoroti aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Dia berpendapat bahwa aktivitas tambang tersebut merusak lingkungan dan tidak menguntungkan masyarakat lokal.
Robert menyimpulkan bahwa ekosistem laut telah terganggu karena keberadaan tambang di wilayah konservasi tersebut.
“Tidak boleh ada pertambangan, karena itu konservasi. Robert mengatakan kepada Tribunnews.com pada hari Sabtu (7/6/2024), “Saat mereka melakukan pemuatan, pasti ada yang jatuh ke laut, yang berarti kawasan konservasinya terganggu.”
Dia menjelaskan bahwa bahan-bahan dapat tumpahan ke laut selama proses pemuatan bijih nikel dari truk ke tongkang.
Menurutnya, keanekaragaman hayati laut Raja Ampat diancam oleh sedimentasi yang disebabkan oleh tumpahan.
Lihat siapa yang dipekerjakan. Bukankah orang Sorong bisa menjadi kontraktor di tempat itu? Sebagian besar dibawa dari Jakarta. Uangnya kembali ke Jakarta. Apa manfaatnya? ” kata anggota legislatif dari Sorong, Papua Barat Daya ini.
Dia menegaskan bahwa, meskipun izin tambang telah diberikan, pemerintah masih harus menilai dampak nyata dari aktivitas tersebut, terutama terhadap masyarakat dan lingkungan.
Save RajaAmpat#
Robert, anggota senior Golkar Papua, menambahkan, “Kalau mau dicabutkan, dia perlu evaluasi. Kita tunggu evaluasinya seperti apa. Tetapi langkah konkret, harus dilihat, apa manfaatnya untuk masyarakat.”
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya telah menghentikan operasi tambang nikel Raja Ampat.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Kementerian ESDM di Jakarta pada Kamis, 5 Juni 2025, Bahlil menyatakan, “Itu kami untuk sementara hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kami akan cek.”
Menurutnya, “Untuk sementara kegiatan produksinya di-stop dulu sampai menunggu hasil peninjauan dan verifikasi dari tim saya.”
Sekarang banyak orang memperhatikan keberadaan industri nikel di Raja Ampat.
Tagar #SaveRajaAmpat masih populer di media sosial sebagai bentuk protes terhadap aktivitas penambangan di wilayah tersebut.
Melalui akun media sosial X, organisasi lingkungan Greenpeace menyatakan bahwa industri nikel dan program hilirisasi pemerintah menghadang Raja Ampat.
Baca juga : Indahnya Kebersamaan , Mama-Mama Pegunungan Bintang Berbagi dengan Satgas Ops Damai Cartenz 2025
(Anisa-red)