Jakarta, Intra62.com . Ketiga staf khusus menteri ketenagakerjaan saat itu, Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah, dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .Sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa. Bahwa pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama CRC, RT, dan LM, mantan staf khusus menteri ketenagakerjaan.
Menurut data yang dikumpulkan, ketiga staf khusus saksi adalah staf staf Menaker Ida Fauziyah Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (CRC), Risharyudi Triwibowo (RT), yang saat ini menjabat sebagai Bupati Buol. Dan Menaker Hanif Dhakiri Luqman Hakim (LM), yang sempat menjadi anggota DPR RI dari tahun 2019 hingga 2014.
Pada 5 Juni 2025, KPK mengidentifikasi delapan tersangka dalam kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker . Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.
Menurut KPK, para tersangka telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA dari 2019 hingga 2024. Menurut KPK, RPTKA adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKA agar mereka dapat bekerja di Indonesia.
Jika RPTKA tidak dikeluarkan oleh Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan dilarang. Dan para TKA akan dikenakan denda sebesar Rp1 juta per hari. Akibatnya, pemohon RPTKA harus memberikan uang kepada tersangka.
Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus tersebut diduga terjadi selama masa jabatan Abdul Muhaimin Iskandar, juga dikenal sebagai Cak Imin, sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 2009 hingga 2014. Setelah itu, jabatan tersebut dilanjutkan oleh Hanif Dhakiri dari tahun 2014 hingga 2019, dan Ida Fauziyah dari tahun 2019 hingga 2020.
(Red).