INTRA62.com , DKI Jakarta – Baru-baru ini, muncul rencana penerapan electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan tol di beberapa ruas jalan di ibu kota. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengatakan penerapan kebijakan ini untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat.
Menyikapi hal tersebut, Siti Aminah, Dosen Land Use Planning and Transport Policy Universitas Airlangga (UNAIR), menegaskan, penerapan kebijakan ERP tidak boleh terburu-buru.
1. ERP perlu dipelajari dalam banyak aspek
Aminah menjelaskan bahwa implementasi ERP membutuhkan penelitian dari berbagai perspektif, tidak hanya berfokus pada penyelesaian penyelesaian dan perhitungan ekonomi bisnis. Namun, ada aspek lain yang harus diperhatikan dan diperhatikan.
“Aspek energi, pembangunan berkelanjutan, aspek perilaku pengguna otomotif, aspek mobilitas, dll. ERP adalah bagian dari agenda politik besar, khususnya SDGs (Sustainable Development Goals, redaksi),” ujarnya seperti dikutip laman UNAIR, Senin (23/1/2023).
Baca juga: 5 Penemuan Yang Tidak Sengaja Ditemukan, Tapi Sangat Berguna Loh!
2. ERP dapat dipahami sebagai pengucilan sosial orang dari jalan dan transportasi pribadi
Aminah menjelaskan, sejak 1992, Pemprov DKI Jakarta berupaya mencari solusi kemacetan tanpa merugikan pejalan kaki dan pemilik kendaraan bermotor, mobil, dan sepeda motor. Kebijakan ini disebut “3 in 1”.
Namun, masyarakat bisa mengakali kebijakan ini dengan berbagi kendaraan dengan orang lain agar tidak terkena sanksi. Selain itu, banyak penumpang yang melewati sementara yang berdatangan agar bisa jalur-jalur seremonial tersebut.
“Setiap warga negara berhak menggunakan jalan dan melayani kebutuhannya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Gula adalah barang publik, jika gula sudah dijual ke masyarakat atas nama mengatasi kemacetan dan mengurangi polusi, bagaimana dengan keberadaan taksi online? Berapa yang harus dibayar pengguna taksi? Dia menjelaskan.
“Apakah keadilan dalam mobilitas tidak diperhitungkan? ERP ini dapat dipahami sebagai pengucilan sosial orang dari jalan raya dan transportasi pribadi. Belajar dari pengalaman kota-kota besar di negara lain sangat penting,” tegasnya.
Baca juga: 7 Tips dan Trik Unik, Ayo Coba!
3. Masyarakat harus terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya program ERP
Lebih lanjut, guru besar ilmu politik itu menegaskan bahwa ERP bukan sekadar rencana yang muncul secara politis atau administratif. Berbagai solusi diperlukan untuk mengatasi krisis lingkungan yang menjadi tantangan pembangunan Jakarta.
Sementara itu, di sisi lain, sensor sensitif dan privasi mengenai privasi individu dalam melakukan migrasi merupakan agenda tersendiri yang juga perlu mendapat perhatian pemangku kebijakan.
“Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan ERP di Jakarta, masyarakat perlu terus menyadari pentingnya program ERP yang dapat berjalan secara efisien dan berdampak positif pada keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, jaminan pendapatan, kesempatan kerja, dll.
“Selain itu, ERP diterapkan sebagai tarif atau biaya kemacetan sebagai kebijakan publik yang diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kualitas hidup, dan kesejahteraan warga,” kata Aminah lebih lanjut. (DA)
Baca Artikel lainnya:
- Tips Memanajemen Waktu Untuk Mengoptimalkan Hatimu
- Waspada! Musim Pancaroba, 5 Tips Mencegah Terjadinya Serangan Penyakit