Surabaya, INTRA62.com – Baru-baru ini penyidik KPK (Komite Pemberantasan Korupsi) rajin berkunjung ke Jawa Timur.
Pada Desember tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Presiden DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, yang menangani kasus suap hibah.
KPK kemudian menggerebek kantor Gubernur Jatim Khofidah Indar Parawansa dan kantor Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak.
Pekan ini, KPK kembali melakukan penggeledahan.
Sasarannya adalah rumah pribadi Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, serta rumah wakil presiden, Anwar Sadad, Muhamamad Iskandar, dan Aniek Maslacah. Melihat rangkaian kajian yang dilakukan KPK, terlihat bahwa yayasan ini telah berkembang jauh dan melibatkan banyak pihak.
Baca juga: KPK Ungkap Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal dan Angkut Tank Tahun 2012-2018 di Kemhan
Indikasi awal menunjukkan, kasus ini tak hanya terkait dengan Sahat Simanjuntak.
Jika KPK benar-benar ingin mengungkap kasus ini, mereka bisa mendapatkan beberapa tersangka lainnya.
Ibarat berburu, KPK berburu di kebun binatang, membidikkan senjata ke mana pun untuk mengenai sasaran.
Penggelapan dana ini berpotensi menjadi skandal korupsi besar yang melibatkan banyak pimpinan dan anggota DPRD Jatim. Jika KPK serius mengembangkan kasus ini, kecil kemungkinan kasus korupsi korupsi akan terjadi lagi di DPRD Kota Malang pada 2018.
Saat itu, aparat pemda lumpuh akibat total 45 anggota dan pimpinan DPRD Kota Malang, 41 di antaranya ditangkap KPK.
Kasus suap wakaf DPRD Jatim terjadi pada tahun 2008. Saat itu, Ketua DPRD Fatchurrasyid ditangkap dan dipenjara karena terbukti menyuap yayasan.
Banyak rekan Fatchurrasyid di DPRD yang diduga terlibat korupsi massa, namun hanya Fatchurrasyid yang menjadi korban dan masuk bui. Kasus subsidi ini berpotensi menjadi kasus korupsi besar.
Jumlah anggaran subsidi pemerintah Jatim setiap tahunnya mencapai Rp 7,8 triliun.
Dana diduga bocor hingga 30%.
Hal itu diketahui dari kasus yang melibatkan Sahat Simanjuntak.
Investigasi KPK mengungkapkan bahwa Sahat menerima komisi 20% dari penerima hibah dan tim broker yang menangani hibah menerima 10%. Jika modus ini terjadi secara umum, kemungkinan besar uang yang dibocorkan telah dimakan oleh para pelaku korupsi sebesar Rp 2,3 triliun.
Sahat diketahui pernah diperbudak demi pendanaan.
Ini memiliki broker yang bekerja di wilayah yang menargetkan penerima manfaat untuk tahun fiskal 2023.
Hibah belum dicairkan, tapi iuran sudah dipungut oleh Sahat.
Baca juga: KPK Ungkap Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal dan Angkut Tank Tahun 2012-2018 di Kemhan
Dari hasil penjualan utang itu, Sahat mendapat uang Rp 5 miliar. Pola seperti ini kemungkinan besar merupakan metode operasi yang umum digunakan di DPRD Jawa Timur.
Dalam kasus terakhir, penonton akan melihat apakah pola lama Fatchurrasyid terulang kembali.
Akankah bola berhenti di Sahat Simanjuntak, atau akan ada lebih banyak korban?
Dengan pergerakan KPK, seharusnya bola tak berhenti di kaki Sahat.
Penggeledahan rumah Ketua DPRD Kusnadi dan wakil presiden lainnya bisa menjadi tanda awal adanya tersangka lain yang akan memata-matai Sahat. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan penampakan Kusnadi di Lamongan.
Video perkiraan perkiraan nilai mansion tersebut mencapai Rp 8 miliar.
Dari laporan masyarakat, diketahui alokasi dana tunjangan Kusnadi pada 2021 sekitar Rp 120 miliar.
Dana masuk ke kelompok masyarakat di Lamongan, meski Kusnadi berasal dari daerah pemilihan Sidoarjo.
Baca juga: KPK Ungkap Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal dan Angkut Tank Tahun 2012-2018 di Kemhan
Modus operasi penggelapan dana pensiun bervariasi. Pengurangan biaya 30% akan menjadi standar.
Selain itu, proyek pembangunan yang dibiayai oleh yayasan juga dilakukan oleh kerabat anggota atau pimpinan DPRD.
Seluruh anggota DPRD Jawa Timur menerima hibahnya masing-masing dan mereka gunakan untuk mengkonsolidasikan suara di daerah pemilihannya, dan mencari dana untuk mempertahankan penghitungan suara di daerah pemilihannya.
Politisi yang mencalonkan diri di daerah pemilihan harus melakukan praktik ijon untuk bisa berdiri kembali di Pemilihan Legislatif 2024.
Uang politik atau uang politik, dan pemungutan suara atau pembelian suara, merupakan bagian yang tak terhindarkan dari perjuangan politik di Indonesia.
Politisi pragmatis dan pemilih pragmatis.
Dalam sistem tarif terbuka saat ini, persaingan terbuka dan keras terjadi antara caleg dari partai yang sama dan melawan caleg yang berbeda dari banyak partai lain.
Hubungan antara pemilih dan politisi terpilih mereka adalah salah satu penebusan.
Hubungan pragmatis ini disebut NPWP, nomor piro wani piro, berapa banyak dan berapa banyak Anda bersedia membayar. Setiap kepala pemilih diberi perlawanan dengan nilai tertentu dalam rupiah.
Hubungan antara anggota legislatif dengan konstituennya bersifat transaksional, karena pemilih tidak merasa terwakili oleh anggota legislatif yang dipilihnya.
Anggota legislatif lebih merasa sebagai wakil partai daripada wakil rakyat di daerah pemilihannya
Setiap lima tahun, partai politik bertindak sebagai mediator dalam kontes politik.
Setelah pemilihan umum lima tahunan, partai politik terputus dari daerah pemilihannya.
Model hubungan yang terputus ini menciptakan politik pragmatis yang murni transaksional. Ilmuwan politik Australia Edward Aspinall dan Ward Berensczyk telah melakukan penelitian ekstensif di Indonesia, India dan Meksiko tentang pola hubungan antara pemilih dan politisi di masing-masing negara.
Baca juga: KPK Ungkap Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal dan Angkut Tank Tahun 2012-2018 di Kemhan
Hasil studi banding ini disajikan dalam buku “Democracy for Sale:
Negara dan patronase di Indonesia” (2018).
Aspinall dan Berensczyk menemukan bahwa partai politik di Indonesia tidak berfungsi sebagai penghubung antara aspirasi publik dan pemerintah untuk mengekspresikan kebutuhan mereka yang beragam.
Partai politik hanya menjadi kendaraan bagi politisi yang ingin menjadi kepala daerah atau anggota legislatif.
Dalam hal pemilihan kepala daerah, partai politik menjadi wahana pemenuhan persyaratan pendaftaran. Calon pimpinan daerah harus membayar mahar untuk mendapatkan rekomendasi partai.
Setelah menerima rekomendasi, calon untuk posisi manajer area telah membentuk tim sukses dari orang-orang yang dapat dipercaya.
Kelompok sukses dan kelompok pemenang inilah yang bertindak sebagai penyalur uang untuk tujuan membeli suara dan kebijakan moneter.
Anggota tim sukses ini juga akan mendapatkan hadiah karena memenangkan pemilihan Kepala Daerah.
Reward utama yang mereka dapatkan adalah beberapa proyek APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dari situ, patronase mulai terbangun.
Model jual beli pragmatis ini telah menjadi model baku pertarungan politik di Indonesia.
Setiap 5 tahun, pola ini berulang. Aspinall dan Berensczyk menyebut fenomena ini sebagai fenomena khas Indonesia yang tidak terjadi di India atau Meksiko.
Di kedua negara ini, partai politik beroperasi sepanjang tahun dan menjadi objek pengaduan publik tentang berbagai kepentingan sehari-hari. Hubungan patronase tersebut mencerminkan dari anggota parlemen yang mengandalkan APBD sebagai sumber pendanaan pertarungan politik.
Baca juga: Kabareskrim Polri Meresmikan Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Gelar Bakti Sosial Di Kabupaten Blora Jawa Tengah
Untuk memperoleh modal politik tersebut, anggota DPRD menjalin hubungan klien dengan pimpinan daerah berdasarkan asas pengetahuan dan pengetahuan.
Salah satu bukti yang muncul terkait praktik politik transaksi dan konsumerisme di Indonesia adalah kasus dana bersubsidi di DPRD Jawa Timur.
Jika KPK bisa membongkar kolusi keuangan antara pimpinan legislatif dan eksekutif Jawa Timur, maka demokrasi perdagangan Indonesia akan sempurna. (merah)
Baca Artikel lainnya:
- KPK Masih Buru 5 DPO, Termasuk Harun Maduku
- KPK Ungkap Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal dan Angkut Tank Tahun 2012-2018 di Kemhan