Sengketa Pulau Aceh Ada Apa Memanas, SIMAK
Jakarta, Intra62.com . -Sengketa pulau Aceh dan Sumatera Utara mengenai mengenai lokasi Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. Setelah Kementerian Dalam Negeri memutuskan bahwa keempat pulau yang secara…
Gusti Aning, Cucu HB VIII: Implementasi Keistimewaan Lambat Pembangunan DIY
Sekjend DPP AWDI Balham Wadja SH bersatu dengan Gusti Aning (foto, Intra62.com) Yogyakarta , Intra62.com – Menurut Gusti Kukuh Hestriyaningrum, atau Gusti Aning, Cucu Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, pembangunan Daerah…
Dugaan Gratifikasi Kementerian PU
Jakarta, Intra62. com Dugaan gratifikasi pejabat kementerian untuk uang pernikahan anaknya KPK datang ke Kementerian Pekerjaan Umum. Sebelum ini, Menteri PU Dody Hanggodo mengonfirmasi surat bertanda tangan Irjen Kementerian PU mengenai dugaan gratifikasi pejabat kementeriannya Saya sudah menerima laporan dari Irjen beberapa saat lalu, tetapi saya sudah memerintahkan Irjen untuk mengonfirmasi. Belum menerima laporan lebih lanjut,” kata Dody. Pada kesempatan lain, Irjen Kementerian Pekerjaan Umum Dadang Rukmana, melalui Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, menyatakan bahwa mereka masih menunggu keputusan atau hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Inspektur Investigasi Kementerian Pekerjaan Umum dan KPK terkait dugaan gratifikasi untuk pernikahan anak pejabat kementerian tersebut. Namun, Budi menyatakan bahwa kedatangan KPK ke Kementerian PU tidak dimaksudkan untuk melakukan penggeledahan. Baca Juga : KPK Menyita Barang Bukti Elektronik dan Motor dari Rumah Ridwan Kamil “Iya, tindak lanjut yang sebelumnya menjadi perhatian publik…
Ketiga Staf Khusus Menaker Dipanggil KPK.
Jakarta, Intra62.com . Ketiga staf khusus menteri ketenagakerjaan saat itu, Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah, dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .Sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa. Bahwa pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama CRC, RT, dan LM, mantan staf khusus menteri ketenagakerjaan. Menurut data yang dikumpulkan, ketiga staf khusus saksi adalah staf staf Menaker Ida Fauziyah Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (CRC), Risharyudi Triwibowo (RT), yang saat ini menjabat sebagai Bupati Buol. Dan Menaker Hanif Dhakiri Luqman Hakim (LM), yang sempat menjadi anggota DPR RI dari tahun 2019 hingga 2014. Pada 5 Juni 2025, KPK mengidentifikasi delapan tersangka dalam kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker . Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Menurut KPK, para tersangka telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA dari 2019 hingga 2024. Menurut KPK, RPTKA adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKA agar mereka dapat bekerja di Indonesia. Jika RPTKA tidak dikeluarkan oleh Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan dilarang. Dan para TKA akan dikenakan denda sebesar Rp1 juta per hari. Akibatnya, pemohon RPTKA harus memberikan uang kepada tersangka. Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus tersebut diduga terjadi selama masa jabatan Abdul Muhaimin Iskandar, juga dikenal sebagai Cak Imin, sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 2009 hingga 2014. Setelah itu, jabatan tersebut dilanjutkan oleh Hanif Dhakiri dari tahun 2014 hingga 2019, dan Ida Fauziyah dari tahun 2019 hingga 2020. (Red).
Catatan Pesta Demokrasi di Negara Asal Kita
Jakarta, Intra62.com – Catatan pesta demokrasi 2 acara besar pesta demokrasi baru saja berakhir di seluruh negeri. Masyarakat Indonesia masih mengenang pesta lima tahunan ini dengan baik seperti Pemilihan Umum…
Pelantikan dan Pengukuhan HIPPI Sleman: Sinergi Kolaboratif Wujudkan UMKM Sleman Inovatif Berdaya Saing
Sleman, Intra62.com — Pelantikan dan Pengukuhan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sleman resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya SE, MSI, dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat .…
Membangun Kebangkitan Nasional Dari Tingkat Lokal
Jakarta, Intra62.com – Membangun kebangkitan nasional dari desa-desa, melalui penguatan teknologi, pendidikan vokasi, dan kemandirian pangan menjadikan program dari pemerintah propinsi Jawa Tengah. “Kita harus siapkan masyarakat, dari sisi teknologi,…
Gerbang Tol Aturan Ganjil Genap Sampai 23 Mei 2025
Jakarta, Intra62.com – Gerbang tol aturan ganjil genap yang sudah dimulai di Jakarta dan akan berlangsung hingga 23 Mei 2025 dan petugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melaporkan…
Ucapan Berani Gubernur Jawa Barat Perihal APBD Jakarta
Jakarta, Intra62.com – Ucapan berani gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau KDM, yang diunggah ulang oleh akun TikTok @masabu.97, kembali menghebohkan media sosial. Dalam video tersebut, KDM menyampaikan kritik tajam tentang APBD DKI Jakarta, yang dianggap sangat besar, tetapi tidak memberikan perhatian yang cukup kepada masyarakat kecil. KDM mengatakan secara matematis bahwa ia akan membagi dana tersebut untuk menggaji kepala keluarga jika dia menjadi gubernur Jakarta. Saya bicara tentang Jakarta yang penduduknya di bawah 10 juta dan APBD-nya 90 triliun. Jika ada 2 juta kepala keluarga dari 10 juta, orang Jakarta bisa digaji 10 juta per kepala keluarga. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Jika saya gubernurnya dapat memberikan itu hanya 20 triliun. Ada komentar dari media sosial dengan perhitungan untuk setiap kepala keluarga, 10 juta per tahun. 10 juta dibagi 12 bulan = 800 ribu per bulan untuk membiayai keluarga dengan rata-rata 4 orang. Itu cukupkah…?. Dalam kesempatan ini Humas…
Pembekukan Aplikasi World App oleh Komdigi Tanggapan Polri
Jakarta, Intra62.com – Pembekukan aplikasi world app Mabes Polri memberikan komentar yang menjadi viral di media sosial . Karena menawarkan kompensasi hingga Rp800 ribu kepada mereka yang ingin data retina…