Jakarta, Intra62.com – Pengamat: Netralitas ASN sesuatu yang paradoksal. Mikhael Raja Muda Bataona, pengamat politik dan pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis di Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, mengatakan bahwa itu paradoks bahwa netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada serentak 2024.
Di Kupang, Kamis, Mikhael Bataona menyoroti deklarasi kepala daerah menjaga netralitas ASN, mengatakan, “Menurut saya, netralitas ASN itu paradoksal karena di satu sisi para ASN juga warga negara dalam republik yang memiliki hak pilih tetapi mereka diwajibkan untuk netral saat kampanye politik dan proses politik. Ini tentu rumit.”
baca juga : Bawaslu limpahkan penanganan 400 laporan dugaan pelanggaran ASN ke BKN
Ini jelas situasi yang sangat paradoksal. Dia menyatakan, “Menurut pendapat saya, yang harus diawasi bukan ASN, tetapi para pemimpin birokrasi, terutama para penjabat kepala daerah, karena mereka memiliki posisi yang kuat untuk menggerakkan mesin birokrasi.”
Dengan menggunakan bawahan ASN mereka, penjabat kepala daerah dapat bertindak sebagai “Man Be Hind The Gun” untuk kepentingan politik tertentu.
Dengan demikian, hal yang paling penting saat ini adalah meminta para penjabat kepala daerah untuk netral.
Artinya, posisi tuntutan ini lebih tinggi, sehingga menjalankannya dengan benar membutuhkan semacam kesadaran moral.
Ini disebabkan oleh fakta bahwa penjabat negara memiliki kekuatan dan sumber daya yang diperlukan untuk memengaruhi hasil Pemilu. Bataona menambahkan bahwa akan sulit jika tidak memiliki keberanian.
(red/ratna)