Jakarta, Intra62.com – Prof Marzuki, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas (Unand), menyatakan bahwa kerusakan yang signifikan dari bencana hidrometeorologi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat tidak hanya disebabkan oleh iklim, tetapi juga berdampak pada lingkungan yang terganggu.
Di Padang, Senin, Prof Marzuki, Ketua LPPM Unand, menyatakan, “Meskipun curah hujan tinggi memicu banjir, kerusakan besar yang terlihat di sungai, jembatan putus, kayu gelondongan hanyut, dan perubahan aliran sungai, itu tidak murni faktor iklim. Ada faktor lingkungan yang sudah terganggu.”
Marzuki mengatakan bahwa sungai pada dasarnya memiliki jalur alami dan bencana menjadi lebih parah ketika aktivitas manusia merusak jalur tersebut. Bencana saat ini termasuk dalam kategori bencana hidrometeorologi, yang berarti bencana yang disebabkan langsung oleh dinamika atmosfer atau cuaca.
Namun, bukti menunjukkan bahwa, selain faktor cuaca itu sendiri, kerusakan lingkungan juga memperburuk keadaan atau efek dari bencana hidrometeorologi tersebut.
Dia mengatakan, “Alam itu selalu mencari jalannya. Apapun yang kita lakukan terhadapnya akan mempengaruhi bagaimana ia mengalir.”
Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan harus menekankan aspek-aspek perbaikan tata kelola lingkungan untuk mengurangi kerusakan yang dapat disebabkan oleh bencana.
Dia juga menyatakan, “Meskipun hujan mungkin tidak dapat dikendalikan, dampaknya bisa dikurangi. Kuncinya ada pada pengelolaan lingkungan.”
Sementara itu, Sonny Budaya Putra, Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, menyatakan bahwa banjir bandang yang terjadi pada 27 November 2025 tidak sama dengan banjir bandang yang terjadi pada 12 Mei 2024.
Pemerintah daerah bersama pihak terkait akan menyelidiki atau mengidentifikasi penyebab banjir bandang tersebut. Namun, saat ini, fokus pemerintah bersama Tim SAR gabungan adalah mencari korban, evakuasi, memenuhi kebutuhan penyintas banjir, dan memberikan perawatan kepada korban selamat.
Baca Juga : Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Tetapkan Darurat Bencana Nasional
(Red).