• Wed. Feb 21st, 2024

    INTRA62.COM

    Berita Nusantara Milik Bersama

    Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2024

    ByASD

    Jan 5, 2023
    Potret Konsultasi Publik, Rancangan Awal RKPD (intra62.com/DA)

    Cilacap, Intra62.com – Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui BAPPEDA menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),Rabu (4/01/2023).

    Kegiatan yang berlangsung di Balai Diklat Praja dibuka oleh Plt Bupati Yunita Dyah Suminar.

    Plt Bupati Yunita menyampaikan tiga poin penting antara lain kemiskinan, stunting dan infrastruktur.

    “Posisi pertama, apa yang akan dicapai pada tahun 2022. Karena pada dasarnya ini adalah RPD maka rancangan awal RKPD ditargetkan satu tahun dan di Kabupaten Cilacap sudah disampaikan PR-nya yaitu kemiskinan, kesehatan terkait stunting dan infrastruktur,” ujar Pjs. Bupati, Yunita.

    Ia mengatakan, dari ketiga permasalahan tersebut, masing-masing menunjukkan angka yang cukup tinggi dan perlu segera diselesaikan.

    “Pertama angka stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi cukup tinggi yaitu 17 persen, kemudian kemiskinan 11,2 persen. Jadi ini menjadi catatan kita bagaimana ke depan agar bisa diselesaikan dengan baik termasuk infrastruktur,” ujarnya.

    Menurut Yunita, infrastruktur merupakan salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian dan perlu diperbaiki karena di wilayah Kabupaten Cilacap terdapat jalan akses seperti Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

    Baca juga: Mengatasi STUNTING Menuju Generasi Emas Tahun 2045

    “Untuk Jalan Nasional kita bicarakan dengan pusat, untuk Jalan Provinsi kita dengan Provinsi, Jalan Kabupaten tugas kita dan Jalan Desa menjadi kewenangan Desa. Maka dengan anggaran terbatas ini nanti kita atur mana yang diprioritaskan dan diselesaikan,” jelasnya.

    Yunita juga menegaskan, perbaikan infrastruktur harus berbasis data dan dipastikan melalui survei dan identifikasi yang benar sehingga tepat sasaran.

    “Kalau soal infrastruktur, harus berdasarkan data dan saya minta PUPR yang menangani infrastruktur, khususnya jalan, memastikan kebenarannya melalui survei dan identifikasi jalan mana yang rusak, ringan, sedang, dan berat. Kemudian Bagian-bagian itu harus diselesaikan, bukan setengah-setengah,” katanya.

    Sementara terkait pandangan utama (Pokir) dewan, Yunita mengatakan skala prioritasnya sama dengan eksekutif.

    “Kami memiliki pandangan yang sama, skala prioritasnya sama berdasarkan hasil survei. Tapi kami harus memutuskan mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu, jangan sampai sia-sia karena metode yang digunakan tidak berbasis data dan anggaran sebenarnya juga tidak mencukupi,” katanya.

    Orang nomor satu di Kabupaten Cilacap itu juga menyinggung minimnya perhatian terhadap pemeliharaan pembangunan.

    “Sebenarnya kita mampu membangun, tapi tidak mampu memelihara. Ini karena kita tidak berorientasi memelihara, ini yang harus kita perhatikan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, terkait stunting, pihaknya menyatakan harus melalui penilaian yang jelas berdasarkan data yang akurat.

    “Stunting sekarang harus jelas dan kita harus pastikan itu kita timbang sekaligus sambil menilai apakah ini malnutrisi, malnutrisi, gizi kronis. Harus ada database dulu, baru kita intervensi,” tandasnya.

    Ia mengatakan, banyak permasalahan di Kabupaten Cilacap yang perlu diselesaikan, namun terkendala dengan anggaran yang tidak mencukupi.

    “Oleh karena itu, kita harus melakukan banyak terobosan bagaimana anggaran ini kemudian dapat mencukupi untuk menyelesaikan mana yang menjadi skala prioritas dengan pengelolaan yang jelas mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi sehingga target tercapai,” pungkas Yunita. (red)

    Baca artikel lainya:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *