INTRA62.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia Presiden Jokowi terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi dengan menciptakan sinergi. Untuk itu, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 bertajuk “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Mengendalikan Inflasi” di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Selasa. (17 Januari 2023).
Baca juga: Ganjar Minta Sosialisasi Konten Prolegnas Ditampilkan Lebih Jelas
Rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menginstruksikan pimpinan daerah dan jajaran forkopimda untuk mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, mengatasi stunting, kemiskinan dan beberapa persoalan penting lainnya.
“Kita harus bersyukur bahwa tingkat inflasi kita saat ini adalah 5,5%. Ini juga berkat usaha kita semua. Di negara lain, seperti Uni Eropa, inflasi mencapai 9,2%, yang sangat tinggi. Saat ini yang menjadi momok semua negara adalah inflasi,” kata Jokowi.
“Kebijakan daerah seperti tarif PDAM dan tarif transmisi harus ditetapkan dengan baik dan hati-hati karena juga dapat menyebabkan inflasi,” ujarnya.
Presiden juga menjelaskan: “Untuk perekonomian kita, meskipun dalam kondisi yang baik, kita tetap harus berhati-hati dan terus bekerja keras karena tahun 2023 akan menjadi tahun yang penuh tantangan. “Jangan salah dalam membuat kebijakan dan saya minta itu berbasis data dan fakta. IMF mengatakan bahwa pada tahun 2023, diperkirakan sepertiga dari ekonomi global akan mengalami resesi. Artinya sekitar 70 negara akan mengalami keterpurukan ekonomi ini. Ada 47 negara yang menjadi “pasien” IMF akibat pandemi dan perang.
“Terkait isu kemiskinan, kita berada di jalur menuju target bahwa pada tahun 2024, tingkat kemiskinan ekstrim akan menjadi 0%. Perhatikan juga masalah stunting. Masalah stunting merupakan tujuan penting yang harus diatasi karena berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia untuk masa depan negara. Tahun 2024, angka stunting harus kurang dari 14%,” ujar Jokowi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan:
Saat ini, pertumbuhan ekonomi negara terus menunjukkan angka positif. Tito mengatakan: “Berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik) triwulan III 2022 (pertumbuhan ekonomi) akan mencapai 5,7%. Lebih lanjut Mendagri menjelaskan bahwa tingkat inflasi juga dapat dikendalikan secara wajar. Hal ini sesuai dengan laporan tahunan inflasi Badan Pusat Statistik yaitu 5,95% pada September 2022, 5,71% pada Oktober 2022, 5 November 2022. 42. % dan pada Desember 2022 meningkat sedikit menjadi 5%. 51 persen.
Sementara itu, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam wawancara dengan awak media mengatakan, Pemprov NTT akan terus melakukan upaya untuk mengatasi masalah stunting dan kemiskinan.
“Selama ini penanganan stunting di provinsi NTT berjalan lancar, ketika saya dan Pak Josef Nae Soi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pada tahun 2018, sementara angka stunting di provinsi NTT adalah 42-dan turun menjadi 17,7. % Tentunya ini merupakan bukti kerja keras dan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan serta TNI dan Polri serta masyarakat dalam penanganan stunting gizi buruk. Kami juga terus berupaya menurunkan angka stunting hingga satu digit. Sekaligus terus kembangkan kelor dengan kandungan gizi yang kaya untuk membekali ibu hamil dan anak-anak dalam memerangi gizi buruk stunting,” jelas Gubernur.
Gubernur VBL juga menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat adalah dengan menggunakan program-program di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM melalui pengelolaan APBD.
(red)
Baca Artikel lainya:
- Mengatasi STUNTING Menuju Generasi Emas Tahun 2045
- Mendagri : Penanganan Stunting Butuh Dukungan Digitalisasi Data