Jakarta , Intra62.com . Anggota DPR meminta mekanisme pembiayaan UMKM dalam program MBG . Novita Hardini, anggota Komisi VII DPR RI, meminta penjelasan tentang mekanisme pembiayaan senilai Rp500 juta yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak berdampak negatif pada usaha mereka.
“Bagaimana mekanismenya?” Tidak semua usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki pengetahuan tentang laporan keuangan dan manajemen finansial. Apakah mereka memiliki kemampuan untuk membayar? .
Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian UMKM di Senayan, Jakarta, Rabu . Novita mengatakan bahwa jika UMKM tidak dikelola dengan baik, itu bisa menjadi bumerang bagi mereka.
Industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan publikasi adalah domain Komisi VII DPR RI. Legislator dari Dapil 7 Jawa Timur bertanya bagaimana program prioritas ini dapat dilaksanakan dengan efektif . Tanpa membebani usaha kecil dan menengah (UMKM).
Sebelum ini, anggota Kementerian UMKM telah menyampaikan beberapa topik terkait Deputi Mikro-LPK UMKM. Tetapi mereka belum menjelaskan secara rinci bagaimana mereka mendukung pelaksanaan program prioritas dalam Astacita Presiden.
Termasuk sektor perumahan rakyat yang terlibat dengan Kementerian UMKM. Anggaran apa yang dialokasikan untuk ini? , ” Ujar Novita .
Anggota DPR, yang juga dikenal sebagai tokoh pemberdayaan perempuan melalui UMKM, ingin tahu apakah pembiayaan akan dikelola oleh pemerintah daerah atau oleh perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Baca juga : Anggota DPR: Malaysia Harus Mau Buka Suara Penembakan PMI
Menurutnya, “Saya meminta Kementerian UMKM memberikan penjelasan lengkap terkait skema pembiayaan yang jelas agar UMKM benar-benar terbantu dan program MBG dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan risiko bagi pelaku usaha kecil.”
( Anisa-red)