Jakarta, Intra62.com – Kebijakan pemerintah untuk menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sebagai bagian dari transformasi pendidikan tinggi di Indonesia didukung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.
Menurut Lalu Hadrian, yang dikutip di Jakarta, Selasa, penerapan PJJ yang cermat ini tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional kampus. Tetapi juga berkontribusi pada pengurangan mobilitas, yang pada akhirnya mendukung penghematan energi secara nasional.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyatakan dukungan tersebut, menyatakan bahwa PJJ belum diterapkan secara menyeluruh, terutama untuk siswa tingkat awal.
Dia menyatakan bahwa penggunaan PJJ harus lebih difokuskan pada siswa tingkat lanjut yang telah dievaluasi dan siap untuk belajar secara mandiri.
Kemudian, Hadrian melihat bahwa kebijakan tersebut tidak hanya terkait dengan pendidikan. Tetapi juga sesuai dengan garis besar kebijakan nasional. Khususnya dalam hal meningkatkan efisiensi dan penghematan energi.
Ia menyatakan bahwa tindakan ini sejalan dengan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang berfokus pada pengoptimalan penggunaan sumber daya di tengah tekanan global. Termasuk kenaikan harga minyak global yang disebabkan oleh konflik geopolitik.
Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa sistem pembelajaran yang fleksibel harus diimbangi dengan upaya untuk menjaga kualitas interaksi akademik antara pengajar dan siswa.
Selanjutnya, Hadrian menekankan bahwa masing-masing perguruan tinggi harus bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan PJJ secara teknis. Dia menyatakan bahwa dosen dan kampus memiliki kekuatan dan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik mata kuliah. Kebutuhan pembelajaran, dan tingkat kesiapan infrastruktur.
Selain itu, dia mendorong pemerintah untuk terus memastikan kesiapan infrastruktur digital. Yaitu yang mencakup ketersediaan platform pembelajaran yang memadai dan akses internet yang adil. Hal ini untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan PJJ di seluruh Indonesia.
Baca Juga : Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono di Indramayu diperiksa oleh KPK.
Baca Juga : Anggota DPR: Kementerian Harus Melindungi Karyawan novatif Seperti Amsal.
(Red).