Jakarta, Intra62.com – Memicu perdebatan KPU adanya kontroversi muncul sebagai akibat dari keputusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia . Yang menetapkan 16 dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dilarang.
MA akan memeriksa apakah Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tertanggal 21 Agustus melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).
Publik memiliki kesempatan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) yang menjadikan memicu perdebatan KPU.
Jika mereka merasa hak mereka atas informasi dilecehkan dan menurut Keputusan KPU Nomor 731/2025. Lembaga penyelenggara pemilihan ini menjelaskan risiko yang timbul jika dokumen persyaratan pasangan calon dibuka. Informasi pribadi seseorang dapat diungkapkan.
Kedua undang-undang tersebut berfungsi sebagai dasar hukum untuk masalah informasi publik yang dikecualikan.
Misalnya, lembaga penyelenggara pemilihan umum ini mengacu pada Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP, yang menyatakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik termasuk informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
Selain itu, KPU menetapkan tenggat waktu lima tahun untuk pengecualian, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis . Dan/atau pengungkapan yang terkait dengan jabatan publik.
Selain itu, publik membutuhkan informasi untuk mengetahui apakah KPU telah melakukan proses validasi ijazah dengan benar dan apakah hasilnya akurat.
Ini digunakan sebagai bukti bahwa ijazah Joko Widodo asli atau palsu di persidangan. Seyogianya keputusan yang dibuat oleh KPU ini tanpa menyebutkan nama individu
Dengan demikian, masyarakat masih dapat mengakses dokumen publik untuk berbagai tujuan. Seperti untuk mengetahui keabsahan dokumen yang digunakan untuk menjamin integritas pemilu dan untuk mengetahui apakah KPU telah menerima berkas secara lengkap dan benar.
Baca juga : Mendorong Revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik Lebih Inklusif
(Red)