Jakarta, Intra62.com – Mendorong revisi UU Pemilu dan Partai Politik untuk membuat kontestasi politik lebih inklusif dan mudah bagi perempuan.
Untuk membuat kontestasi politik lebih inklusif dan mudah bagi perempuan, pemerintah dan DPR diharapkan serius untuk revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik.
Mendukung hadirnya ekosistem politik yang sehat dan kompetitif bagi perempuan untuk berkompetisi secara jujur, adil, dan demokratis, penyelenggara pemilihan harus diisi oleh individu yang berpihak pada inklusivitas politik dan paradigma demokrasi berkeadilan.
Puan Maharani, Ketua DPR RI, menyatakan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI dari tahun 2024 hingga 2029 adalah pencapaian tertinggi dalam sejarah.
Serta memastikan kesetaraan dan keadilan dalam kompetisi. Titi Anggraini menyatakan bahwa tidak seperti saat ini, di mana hanya perempuan kaya dan didukung oleh elit yang dapat memperoleh suara dan kursi di parlemen.
Menurutnya, sistem politik yang mahal dan transaksional saat ini membuat akses ke pencalonan tidak inklusif bagi semua perempuan politik.
Diharapkan keterwakilan perempuan bukan hanya sebatas kuota, melainkan substantif, yaitu benar-benar memperjuangkan isu-isu perempuan, anak, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Perempuan berpotensi menghadirkan politik yang lebih humanis, inklusif, dan berperspektif gender. Indonesia mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (UU Pemilu).
Affirmative action ini dimaksudkan untuk membuka ruang lebih luas bagi perempuan agar terlibat aktif dalam lembaga legislatif maupun eksekutif.
Hambatan yang Dihadapi
Budaya patriarki: masih ada anggapan bahwa politik adalah “dunia laki-laki”.
Keterbatasan sumber daya: banyak perempuan kesulitan mengakses modal politik, jaringan, dan dukungan finansial.
Double burden: perempuan kerap menghadapi beban ganda antara peran domestik (keluarga) dan peran publik (politik).
Baca juga : Catatan Pesta Demokrasi di Negara Asal Kita
(Red).