Jakarta, Intra62.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali menegaskan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang revitalisasi masjid di Indonesia.
“Presiden menekankan dua pesan. Pertama, masjid tidak hanya digunakan untuk aktivitas keagamaan tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, serta kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Menteri Agama pada Rakernas Masjid. Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Rabu malam (8/11/2023).
Baca Juga: PWNU DKI Jakarta: Jangan Memanfaatkan NU Untuk Kepentingan Politik Praktis
Menteri Agama mengaitkan hal ini dengan teladan Nabi Muhammad SAW saat mendirikan Masjid Quba di Madinah.
“Pada masa itu Masjid Quba merupakan tempat yang mendorong kemajuan peradaban di kota Madinah. Kota Madinah berkembang berkat kontrak sosial atau konstitusi yang terwujud melalui perundingan untuk kemaslahatan umat yang dibicarakan di masjid,” ujar Menag.
”Masjid perlu kita jaga agar tidak dijadikan tempat yang nyaman untuk kegiatan politik,” sambung Gus Men.
Katanya kalau mau berpolitik di masjid harus mencontoh apa yang dilakukan di zaman Nabi. Menurut Menag, pada masa Rasulullah, masjid merupakan tempat berdiskusi politik demi persatuan umat dan tidak dikaitkan dengan perbedaan kepentingan.Ini adalah politik tingkat tinggi.
“Dulu Nabi Muhammad ada di masjid terlibat dalam politik keumatan atau yang sekarang disebut high politics. Tidak ada kaitannya dengan perbedaan kepentingan, dan sebaliknya mempersatukan perbedaan berbagai suku,” jelas Menag.
Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Kegiatan politisasi yang dilakukan di masjid-masjid saat ini justru cenderung memecah belah jamaah.
“Saat melakukan konsolidasi politik di masjid, sebenarnya terjadi pengkotakan. Hal ini tidak boleh kita biarkan,” tegas Menteri Agama Yaqut.
Namun sayangnya, menurut Menag, banyak pihak yang menganggap konsolidasi politik yang dilakukan di masjid-masjid merupakan bagian dari keteladanan Rasulullah.
Menurutnya, pimpinan BKM harus berperan menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Ia mengungkapkan, aktivitas politik di masjid saat ini sering dikaitkan dengan aktivitas Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban di Madinah dengan ikut berpolitik di masjid-masjid kuno.
Menurutnya, hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi saat ini dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi pada zaman dulu.
“Di zaman Nabi, politik yang terjadi di masjid menjadi politik yang mempersatukan berbagai suku bangsa. Jika masjid dijadikan alat politik maka yang terjadi adalah perpecahan. Ini berbanding terbalik dengan politik zaman Nabi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menag berharap Rakernas BKM yang digelar pada 8 hingga 10 November 2023 mampu untuk memberikan kontribusi yang besar dalam memperkuat peran masjid di Indonesia.
“BKM ini mendapatkan support yang besar, jadi saya berharap juga bisa berperan lebih besar. Mari kita manfaatkan masjid, kita desain agar bisa menjadi masjid yang diimpikan Rasulullah. Tempat ini tidak hanya sekedar menjadi pusat kegiatan ibadah umat Islam tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya”, pungkas Menag. (red/intra62)