Jakarta , Intra62.com . Prabowo Siapkan APBN untuk 770 Ribu Rumah hingga 2026. Bahwa sebagai bagian dari program 3 juta rumah, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dialokasikan untuk 770 ribu rumah pada tahun 2026.
“Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah,” kata Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026. Dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dia menjamin bahwa program 3 juta rumah akan terus dijalankan hingga 2026. Dan beberapa rencana akan dibuat untuk mencapai target tersebut . Salah satunya adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang memiliki kuota sekitar 350 ribu rumah pada tahun 2025.
Di daerah desa, kota, dan pesisir, ada juga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau,” katanya.
Setelah menerima permintaan tambahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau Ara. Sebelumnya mengumumkan kenaikan kuota rumah subsidi bagi tenaga kerja atau buruh dari 20 ribu menjadi 50 ribu unit.
Dan tadi, Pak Heru, Komisioner Tapera, meminta kuota tambahan. Saya bertanya kepada Pak Menteri, berapa jumlah tambahan yang Anda usulkan dari 20 ribu menjadi berapa?.
Dalam konferensi pers yang diadakan pada Kamis (14/8/2025) di Kantor Kemnaker Jakarta Selatan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan, “50 ribu, dan saya langsung setuju.”
Dia menjelaskan bahwa ia dan Menaker telah mencapai kesepakatan tiga bulan sebelumnya untuk kuota rumah subsidi untuk buruh sebanyak 20 ribu unit. Namun, Menteri PKP akhirnya menyetujui untuk menambah kuota tersebut menjadi 50 ribu unit setelah melihat popularitas program rumah murah ini. Saat ini, BP Tapera telah menyelesaikan 36.629 unit.
Serah terima Kunci
Data BP Tapera menunjukkan bahwa hingga hari ini, 36.629 unit rumah subsidi yang kuncinya telah diserahkan kepada penerima, peningkatan sekitar 183 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Sebelumnya, pada 10 April 2025, Nota Kesepahaman tentang Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh ditandatangani oleh Menteri PKP, Menaker, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Kuota awal untuk pekerja di Indonesia adalah 20 ribu.
Menaker menambahkan bahwa program rumah subsidi ini berjalan berkat kerja sama lintas kementerian dan merupakan bukti perhatian Presiden RI kepada buruh dan tenaga kerja.
Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kuota rumah subsidi dari 220 ribu menjadi 350 ribu adalah langkah yang tepat.