Surabaya, INTRA62.com – Sejumlah pimpinan DPRD Jatim diperiksa penyidik KPK di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jatim.
Penyidikan Tim Investigasi Antikorupsi diduga terkait kasus korupsi dana pensiun yang melibatkan Wakil Presiden DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak beberapa waktu lalu.
Beberapa pimpinan dewan yang diperiksa antara lain Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad.
“Ya tanya tester,” kata Kusnadi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim usai menjalani pemeriksaan di kantor BPKP Jatim, Sidoarjo, Rabu (25/1).
Kusnadi tak banyak bicara soal pemeriksaan penyidik KPK. Ia mengatakan, bukan hanya dirinya yang diperiksa penyidik KPK. Tapi ada juga beberapa lainnya.
“Banyak di sana (yang diperiksa KPK),” katanya sambil berjalan menuju mobil.
Baca juga: Ketua DPRD Jatim Diperiksa KPK Sebagai Saksi Korupsi Dana Hibah
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad mengatakan pemeriksaan yang dilakukannya terkait dugaan korupsi dana pensiun yang dikelola legislatif.
“Jadi hari ini saya datang atas panggilan KPK untuk dimintai keterangan. “Tentang tugas-tugas pimpinan DPRD dan bagaimana anggota DPRD terkait penyusunan APBD, terutama alokasi hibah, dan lain-lain,” kata Sadad.
Di hadapan penyidik, Sadad mengaku menjelaskan secara detail proses penganggaran daerah Jatim, mulai dari mekanisme penerimaan keinginan masyarakat.
“Saya diminta menjelaskan secara detail proses penyusunan APBD Jatim, dimulai dari bagaimana mekanisme keanggotaan dewan menerima kehendak rakyat,” ujarnya.
“Jadi bagaimana anggota dewan memperjuangkan keinginannya melalui kerangka hukum dan peraturan yang ada, semuanya akan kami jelaskan,” tambah politikus Gerindra.
Sadad juga menjelaskan aliran aspirasi masyarakat yang terserap hingga rapat paripurna Dewan. Dan terus dibawa ke komisi DPRD Jatim.
“Kita menerima wasiat dari masyarakat, kemudian kita komunikasikan dalam rapat paripurna khusus mengenai penyampaian wasiat tersebut. Setelah itu, wasiat tertulis tersebut dibahas oleh panitia.
Naskah tersebut kemudian disampaikan kepada penegak hukum untuk dijadikan masukan dalam konteks pertimbangan perencanaan pembangunan yang mengarah pada perencanaan kerja daerah,” jelasnya.
Dengan penjelasan-penjelasan yang diberikannya, ia berharap segala persoalan yang terkait dengan hibah tersebut dapat diluruskan, sehingga persoalan ini tidak lagi menjadi isu kontroversial di masyarakat.
“Saya harap ini menjadi jelas bahwa ini adalah masalah yang sedang berlangsung dan benar-benar harus ada proses hukum yang kami harap menjadi pelajaran bersama bagi kita semua,” ujarnya.