INTRA62.COM , Jakarta – Kelompok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggerebek rumah sejumlah tokoh dan pejabat ternama di Jawa Timur. Salah satunya adalah rumah Fujika Senna Oktavia, istri presiden Kusnadi DPRD Jawa Timur, di Desa Puter, Kecamatan Kembangbahu, Lamongan.
Penggerebekan Rahasia itu diduga sebagai tindak lanjut Operasi Operasi (OTT) Wakil Presiden DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan petinggi Partai Golkar sebagai politisi sebagai tersangka kasus korupsi. kasus pada pengelola dana pensiun APBD Jawa Timur.
Selain istri Kusnadi, Fujika juga merupakan bendahara DPC PDIP Lamongan. Pada Pilkada 2019, perempuan kelahiran 1994 itu juga menjadi caleg Dapil Lamongan-Gresik Dapil Jatim. Namun, dia tidak terpilih.
Baca juga: KPK Ungkap Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal dan Angkut Tank Tahun 2012-2018 di Kemhan
besarnya, pada tahun 2024, Fujika juga akan mencalonkan diri sebagai calon DPR RI. Memang, dia mengaku terbuka untuk mengikuti pilkada di Lamongan jika mendapat perintah dari partai. Diakui dia juga telah memakai dirinya untuk turun ke lingkungan untuk membentuk jaring. Rumah Fujika di Desa Puter cukup menengok. Dua lantai. KPK mendatangi Gedung Putih pada Jumat (20/1) dan penggeledahan berlangsung sekitar 2 jam. Mulai pukul 09:00 WIB hingga 11:00 WIB.
Menurut Nur Kayah, pengurus rumah tangga di Fujika, Kusnadi dan istrinya sudah lama tidak pulang ke rumahnya di Lamongan. Sudah sekitar 6 bulan.
“Pak Kus (Kusnadi) dan istrinya sudah lama tidak ke sini karena tinggal di Surabaya. Ya, KPK datang ke sini membawa koper dan menggeledah rumah, tapi tidak menemukan bukti barang,” jelasnya. JTV melaporkan.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, pada Selasa (17/1) dan Rabu (18/1), tim penyidik KPK melakukan penyisiran di tiga lokasi berbeda di wilayah Jawa Timur. Pertama, rumah dan kantor pribadi milik ketua DPRD Jawa Timur. Kedua, rumah wakil presiden DPRD Jawa Timur, serta tiga rumah pejabat sementara sekretaris daerah Jawa Timur.
Dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sejumlah dokumen dan bukti elektronik terkait dana hibah. “Analisis dan penyitaan barang bukti akan segera dilakukan, yang akan segera dikonfirmasi oleh para pihak yang disebut saksi,” ujarnya seperti dikutip Jawa Pos Radar Surabaya.
Baca juga: KPK : OTT Yang Dilakukan Tidak Membuat Koruptor Kapok
Ketua Dewan Kehormatan DPRD Jatim Agus Wicaksono mengatakan, himbauan mengapresiasi proses yang sedang berjalan. Memang, KPK diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya terkait dengan kasus yang bersangkutan. “Tentu saja kita harus menghormati proses itu,” katanya.
Agus enggan berkomentar banyak soal kajian tersebut. Sebab, hal itu bukan kewenangan pengurus. Lebih lanjut, dia juga mengaku tidak mengetahui langkah pasti penyidikan KPK saat ini. “Pada dasarnya kami melindungi setiap proses yang dilakukan KPK,” jelasnya. Sebelumnya, pada Desember 2022, Sahat Tua Simanjuntak menjadi subjek OTT setelah terdakwa menerima suap senilai Rp 5 miliar untuk menangani alokasi dana kelompok masyarakat (Pokemon). Politisi Golkar itu disebut-sebut menerima janji untuk membayar biaya transfer sebesar 20% dari anggaran subsidi yang dikucurkan.
Sahat menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya. Secara khusus, Rusdi (staf ahli), Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Abdul Hamid dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi. (merah)
Baca Artikel lainnya:
KPK Masih Buru 5 DPO, Termasuk Harun Masiku
Firli Ketua KPK Minta Jajarannya Untuk Tidak Ragu OTT Serta Tindak Tegas Korupsi