Cilacap, INTRA62.com – Pembebasan lahan warga masyarakat yang memiliki tanah di Desa Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara dan Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang terkena dampak pembangunan kawasan baru Industri Cilacap (KIC) sejak menolak hasil KJPP penilaian oleh Andi Tiffani and Partners, terkait ganti rugi pembebasan lahan.
Seperti Kusno, Ketua l Perwakilan Masyarakat Pemilik Tanah Desa Mertasinga kepada wartawan, Jumat (13/1/2023).
Baca juga: Cilacap Kembali Memberlakukan Tilang Manual, Ini Sasaran Penindaknya
“Hasil valuasi hari ini sangat tidak konsisten karena kami yakin harga tanah yang kami terima adalah harga pasar. Dan kami menemukan bahwa sekitar 80% masyarakat di Kecamatan Mertasinga kami menolak harga tersebut, harga yang sangat jauh. Mungkin banyak juga warga desa yang menolak,” ujarnya.
Kusno mengatakan menolak membayar ganti rugi dan berencana mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
“Saya pribadi menolak dan akan mengadu ke kejaksaan negeri karena harganya tidak sesuai, mungkin nanti dengan warga lainnya. cocok di mana saja”. semua dan jika saya menerima, saya tidak akan membeli kurma lagi,” katanya.
Sementara itu, pihaknya menuntut agar warga masyarakat mendapatkan ganti rugi dan sesuai dengan keinginannya dapat menerima dan mengalihkan harta. “Paling tidak honor yang sebenarnya adalah ganti rugi, kalau ganti rugi bukan ganti rugi. Dan kita tunggu teman-teman Menganti dulu, baru akan dilimpahkan ke pengadilan negeri,” kata Kusno.
Secara terpisah, Sisilia Tiffani dari KJPP Andi Tiffani and Partners mengatakan pihaknya telah mengambil setiap langkah sesuai aturan yang berlaku.
“Pembebasan lahan konstruksi untuk kepentingan umum terkait dengan UU nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012, setelah itu UU Cipta Kerja sudah kita sesuaikan dan kita sesuaikan dengan standar Review dan evaluasi Indonesia 2018,” ujarnya. dikatakan.
Sisilia mengatakan, proses valuasi tanah dimulai dengan mengajukan permintaan data ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Cilacap. “Setelah dicalonkan, kami kemudian menyurati surat permintaan data ke BPN Cilacap dan kemudian kami menerima datanya, yaitu daftar nama dan peta lapangan. Daftar nama itu sebagian dari inventarisasi BPN setempat pokja A dan B ,” dia menjelaskan.
Setelah mendapat daftar nama dan peta lapangan, lanjutnya, kemudian dilakukan survei lapangan berbasis lapangan yang sesuai dengan daftar nama yang sudah ada.
“Jadi kami mendatangi atau melakukan pemeriksaan satu per satu dan kami koordinasi dengan perangkat desa setempat. Dan kami tidak serta merta masuk ke wilayah masyarakat tanpa izin, tapi kami bertemu dengan pemilik maupun orang-orang yang bangunan dan tanah kosongnya juga ada. diketahui pemiliknya, katanya. Sedangkan pada nilai wajar alternatif, lanjutnya, berdasarkan nilai KJPP Andi Tiffani & Rekan, meliputi nilai material dan immaterial.
“Menurut undang-undang, nilai fisik meliputi tanah, bangunan, dan pabrik. Dan itu juga sesuai dengan daftar nama yang diberikan oleh kepala eksekutif kepada kami, jadi ketika hanya ada tanah di sana, kami tentukan harga tanah jika ada bangunan, kami juga mengevaluasinya. bangunan, kemudian kami juga mengevaluasi pabrik-pabriknya,” jelasnya.
Nilai jual tanah dapat dilihat dari data yang tersedia mengenai penawaran dan permintaan harga tanah di pasar sekitarnya. “Untuk bangunan, kami mengikuti standar penilaian Indonesia dan di dalam asosiasi kami mengeluarkan BTP untuk mengevaluasi bangunan dan ini sudah disesuaikan dengan daerah setempat. Dan rumah mesin kami menggunakan keputusan daerah,” tandasnya.
Kemudian nilai immaterial meliputi biaya transaksi, kerugian usaha, sekat bangunan, dan waktu pembangunan.
“Kemudian kita tambahkan nilai material dan immaterial. Lalu kita cari alternatif yang masuk akal. Dan nilai yang dibagikan hari ini kami sesuaikan dan kami mengacu pada hukum dan standar yang berlaku,” kata Sisilia.
Dia menekankan bahwa Partai tidak dapat melanggar peraturan di tempat kerja.
(merah)
Baca Artikel lainnya:
- Bupati Indramayu Kunjungi Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra
- Cilacap Kembali Memberlakukan Tilang Manual, Ini Sasaran Penindaknya