Para Pedagang Pasar Kranji Baru Berdemo Di Kantor Pemkot Bekasi

Bekasi, Intra62.com – Sejumlah pedagang Pasar Kranji Baru bersama seluruh masyarakat berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat. Unjuk rasa terkait revitalisasi pasar yang sudah bertahun-tahun tidak diurus.

Pedagang merasa dirugikan lantaran sudah sejak lama membayar DP untuk unit kios baru. Namun hingga saat ini PT Annisa Bintang Blitar (ABB) selaku pihak pengembang tak juga melakukan revitalisasi.

Baca Juga: Gerak Bekasi : Langkah Blunder Plt Walikota Bekasi

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) Bekasi Raya, mewakili para pedagang, menyuarakan tuntutan kepada Pemkot Bekasi yang memiliki ikatan kerja sama dengan PT ABB.

Sedikitnya ada empat tuntutan dari para pedagang, yaitu batalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS), kembalikan uang pedagang, proses hukum pejabat yang terlibat serta lakukan tender ulang.

Pihak APT2PHI sebelumnya menemukan adanya potensi perbuatan tindak pidana korupsi, berdasarkan hasil investigasi dan observasi atas tidak terurusnya revitalisasi. Temuan tersebut juga telah dilaporkan ke aparat penegak hukum.

“Ada indikasi kerugian negara dan kerugian uang para pedagang. Untuk itu segera lakukan proses-proses penegakan hukum. Apabila kemudian ada ditemukan (korupsi), segera lakukan penangkapan, baik itu pejabat atau siapa pun,” kata Ketua DPD APT2PHI Bekasi Raya, Ahmad Supendi di lokasi, Kamis (2/2/2023).

Dalam mediasi bersama pihak Pemkot Bekasi yang diwakili Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), kata dia, Pemkot memastikan akan memutus PKS dengan PT ABB, tepatnya pada 6 Februari 2023 mendatang.

“Tanggapan Pemkot siap akan memutuskan hubungan kerja sama kepada perusahaan,” ucapnya.

Pihaknya juga meminta agar Pemkot ikut bertanggung jawab mengembalikan DP yang telah diberikan para pedagang, yang jumlahnya mencapai puluhan miliar.

“Persoalan DP jangan menjadi tanggung jawab PT. Itu merupakan tanggung jawab Pemkot Bekasi, benar-benar harus bertanggung jawab. Di dalam PKS, pihak pertama adalah Pemkot Bekasi, kedua adalah investor PT Bintang. Itulah menjadi dominan kita untuk mendorong Pemkot bertanggung jawab,” jelas Ahmad.

Selesai unjuk rasa di kantor Pemkot Bekasi, massa melanjutkan aksi ke Kejaksaan. Dari pantauan di lokasi, unjuk rasa berjalan kondusif dan dijaga oleh aparat gabungan dari kepolisian dan Satpol PP.

Sekedar diketahui, PT ABB sebelumnya dilaporkan ke Kejaksaan oleh pedagang Pasar Kranji Baru. Pedagang kesal lantaran revitalisasi yang dijanjikan pengembang tak kunjung terealisasi.

Para pedagang mengaku telah memberikan uang DP kepada pengembang, sebesar 5-10 persen. Ada kurang lebih 1.800 pedagang yang sudah membayar, dengan total mencapai Rp 20 miliar lebih.

Polemik ini diketahui sudah berlangsung sejak 2019, dan sejauh ini bangunan masih berupa lahan kosong. Para pedagang yang saat ini menempati tempat penampungan sementara (TPS), belum mendapat kepastian kapan kios baru mereka akan mulai dibangun.

Pihak APT2PHI menduga PT ABB tidak memiliki dana untuk revitalisasi, sehingga pelaksanaannya terus mangkrak. Hal ini membuat pedagang marah karena merasa dirugikan.

(red)