Jakarta, INTRA62.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mendorong Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan jajarannya mengklarifikasi kepemilikannya kepada aparat penegak hukum.
Said mengatakan, kasus keluarga Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang memamerkan kekayaannya telah menarik perhatian petinggi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Oleh karena itu, Sri Mulyani harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap intuisi yang dipimpinnya.
“Untuk menjawab keraguan publik tersebut, sebaiknya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengerahkan pejabat tinggi Kementerian Keuangan untuk mengklarifikasi kekayaanya pada aparat penegak hukum,” kata Said dalam keterangan tertulis, Rabu (1/3/2023).
Baca juga: Sri Mulyani Resmi Mencopot Tugas & Jabatan Rafael Alun di Ditjen Pajak
Ia mengatakan, selama ini Sri Mulyani berani mendisiplinkan pegawainya yang kedapatan melakukan kecurangan. Publik harus fokus tidak hanya pada kasus-kasus yang baru-baru ini beredar, tetapi juga pada fungsi Departemen Keuangan secara keseluruhan.
Said merinci, pada 2021, Sri Mulyani menghukum 114 pegawainya atas 174 pengaduan penipuan yang diajukan masyarakat. Demikian pula pada tahun 2022, 96 pegawai Kementerian Keuangan akan divonis atas 185 klaim penipuan publik.
“Tindakan seperti ini patut kita apresiasi dan harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa Departemen Keuangan terus memperbaiki kesalahan untuk menjaga integritas pegawainya,” kata politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Begitu pula dengan Direktorat Jenderal Perpajakan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang akhir-akhir ini menjadi sorotan. Padahal, kata Said, kedua lembaga di bawah Kementerian Keuangan tersebut merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan.
Tahun lalu, penerimaan pajak mencapai 115,6% dari target, sedangkan bea cukai mencapai 106,3%. Secara total, pajak dan cukai menyumbang 10,3% dari total pendapatan negara.
“Kami mengapresiasi efisiensi operasional Ditjen Pajak dan Cukai. Jangan sampai fokus ini benar-benar menurunkan kinerja pajak, bea dan cukai karena hilangnya motivasi kerja internal. Ditjen Pajak, Bea dan Cukai, “ucap said.
Karena itu, dia mengharapkan para pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, terus bekerja keras menghadapi sorotan publik. Dia mengatakan perhatian harus dilihat sebagai niat baik.
“Menunjukkan penerimaan pajak kita di tahun ekonomi global yang sulit, kinerja penerimaan pajak tetap cerah, tidak ada shortfall (turun). Meningkatnya kemudahan pelayanan bagi wajib pajak. (wajib pajak). Karya besar ini akan menghapus keraguan publik,” tutup Said. (merah)