Jakarta, Intra62.com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja berharap dalam pelaksanaan Pemilu 2024 damai, semua elemen masyarakat dapat menjaga keharmonisan. Untuk itu ia mengiambau untuk jangan menjelek-jelakan calon lain.
“Semua harus bertanggungjawab, siapapun yang bertarung, tolong jaga keharmonisan yang ada. Mengkritik boleh, tapi jangan menjelek-jelekan, adu argumen boleh, tapi jangan saling menjatuhkan,” tegas Bawaslu saat menjadi narasumber di Senandung Pemilu Damai yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam RI) Jakarta, Selasa (18/07/23).
Bagja yakin, siapapun yang nanti akan menjadi calon pemimpin merupakan putra/putri terbaik bangsa yang rela mengorbangkan waktunya serta kepentingannya untuk negara dan daerahnya.
Selain itu, Bagja menjelaskan saat ini peserta pemilu diperbolehkan melakukan sosialisasi, namun tidak boleh ada ajakan. Hal tersebut memiliki tujuan untuk memberitahu masyarakat bahwa saat ini sudah memasuki tahapan pemilu.
“Spanduk baliho boleh dipasang. Tapi, ini belum masa kampanye jadi tidak boleh mengajak. PILIHLAH SAYA, itu tidak diperbolehkan,” ungkap alumni Universitas Indonesia tersebut.
Titi Anggraini yang merupakan Pegiat Pemilu mengungkapkan bahwa senandung pemilu damai dapat terwujud dalam lima hal yakni,
- Pertama, kerangka pemilunya mendukung
- Kedua, penyelenggara pemilu berintegritas
- Ketiga, peserta pemilu kompetitif
- Keempat, pemilih berdaya
- dan Kelima, penegakan hukum yang efektif
Dengan kelima hal itu senandung pemilu damai dapat terwujud.
Baca juga : Pilkada 2024 Ditunda, Waketum Gerindra: Repot dan Bahaya
Sebelumnya Mahfud MD selaku Menko Polhukam mengajak semua masyarakat untuk menyambut Pemilu 2024 dengan damai. Tak hanya damai, namun juga harus lancar dan berintegritas.
Dalam acara tersebut juga turut dihadiri beberapa tokoh, seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Hasyim Asyari, Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahroni, Perwakilam para partai politik, pemerinyah daerah (pemda), serta perwakilan masyarakat dan mahasiswa. (red)