Jakarta, Intra62.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang penggadaian Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan meminta masyarakat untuk berhenti melakukannya.
Di Jakarta Barat, Kamis, Pramono menyatakan, “Khusus untuk KJP, segera saya koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tidak digadaikan.”
Prabono menyatakan bahwa KJP dan berbagai program bantuan lainnya, seperti pemutihan ijazah dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), memiliki kemampuan untuk meningkatkan metrik stunting dan kemiskinan di Jakarta.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat di Jakarta telah meningkat.
“Semua indikator kami yang berkaitan dengan kemiskinan, stunting, dan lainnya mengalami perbaikan, seperti yang ditunjukkan oleh hasil Badan Pusat Statistik,” katanya.
Dia memiliki keyakinan ini karena ada banyak organisasi seperti KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah. Selain itu, dia percaya bahwa KJP dapat berfungsi sebagai alat penting untuk mengubah kondisi ekonomi masyarakat lapis terbawah.
Pramono menyatakan bahwa KJP membantu anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan, buku, dan perlengkapan sekolah.
Oleh karena itu, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengubah masa depan mereka dan keluar dari lingkaran kemiskinan, “Karena KJP ini adalah hal yang prinsip untuk bisa merubah kehidupan masyarakat terutama di lapis terbawah.”
Baca Juga : Pramono percaya bahwa Transjabodetabek Blok M-Soetta akan memiliki banyak penggemar.
Baca Juga : Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan MUI
(Red).