• Mon. Mar 17th, 2025

Transaksi 300 T bukan korupsi di kemenkeu , CEK FAKTA…

ByAF

Mar 11, 2023
Transaksi 300 T bukan Korupsi

Breaking News

Jakarta , Intra62.com  . Transaksi 300 T bukan korupsi di kemenkeu . Ini disampaikan saat  keterangan pers bersama  antara kemenkeu dan MenkoPolhukam . Kedua kementerian mempunyai semangat yang sama dalam upaya pembersihan korupsi dan transaksi  yang ada di Kemenku . Siang ini 11 Maret 2023 .

Prof Mahfud MD menyatakan bahwa terdapat transaksi gelap Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu bukan korupsi namun pencucian uang . Nilai transaksi gelap tersebut terkait dengan 460 pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Kemenkeu.

Saya juga seizin Pak Mahfud ya, saya tanyakan kepada Pak Ivan (Kepala PPATK) ‘Pak Ivan Rp300 triliun seperti apa? mbok ya disampein saja secara jelas kepada media, siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik,” kata Sri Mulyani.

Sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun.

Laporan dugaan pencucian uang oleh PPATK itu begitu dikeluarkan harus ada laporan feedback seperti apa. Ada yang sudah ditangani atau ada yang belum dan seterusnya. Jadi tidak benar isu berkembang di Kemenkeu, ada korupsi Rp 300 triliun,” kata dia.

Baca juga : Ketua OKK AWDI : Usut Transaksi Ganjil Pejabat Pajak

Transaksi  resiko

Menurut Sri Mulyani Kemenkeu RI , dalam siaran Pers siang ini , ada beberapa klasifikasi resiko penyelewengan artinya ada ASN pejabat  Kemenkeu resiko tinggi , resiko menengah dan resiko rendah . Tentunya yang di tangani lebih dulu adalah oknum pejabat yang beresiko tinggi .

Silakan warganet atau masyarakat memberikan informasi tentang dugaan harta kewajaran kekayaan pejabat yang tidak normal . Semakin masyarakat aktif akan menambah proses percepatan penelusuran harta kekayaan yang tidak wajar. ‘kata sri Mulyani kemenkeu.

Kemenkeu Sri Mulyani juga  sudah menugaskan Wakil Menteri Keuangan, Irjen Kemenkeu, Dirjen Pajak, serta Dirjen Bea dan Cukai untuk melakukan tindak lanjut jika ada data baru.

Peranan Menkopolhukam cukup strategis dalam mengusut transaksi TPPU . Sekertaris Jendral Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia ( AWDI ) , Balham Wadja SH  di hubung via telp memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Prof mahfudz MD .

Agar semangat dan jangan kendor meluruskan Perkeliruan yang semakin runyam dalam bernegara . Di tambahkan pula , agar segera diinfokan ke publik hasil penelusuran oknum pejabat yang terlibat dalam transaksi pencucian tersebut. ( red/tim intra62)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/bonus-new-member/

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/

https://paudlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/