• Thu. Jul 25th, 2024

    Sekretaris jendral DPP AWDI tolak perpanjangan pimpinan KPK di Tahun politik

    ByAF

    Jun 14, 2023
    Sekretaris jendral DPP AWDI tolak perpanjangan KPK di Tahun politik

    Jakarta , Intra62.c0m . Sekretaris jendral AWDI tolak perpanjangan pimpinan KPK di Tahun politik ,disampaikan Balham Wadja SH saat ditanya saat diskusi terbuka di Semarang ,13/6/2023 . Sekjend AWDI turut buka suara terkait di Tahun politik penuh multi tafsir kepentingan .

    Artinya perubahan perpanjangan masa jabatan KPK yang awal 4 tahun ditambah satu tahun , menjadi syarat kepentingan . Dan menimbulkan radiasi politik yang tidak sehat dan mencemarkan demokrasi , ” ungkap B. Wadja SH .

    B. Wadja SH menilai idealnya tetap 4 tahun saja sesuai dengan perundang-undangan yang telah berlaku . Karena agak aneh selama ini pimpinan KPK adem ayem tidak ada yang mempermasalahkan Komisioner KPK . Tiba-tiba salah satu Pimpinan KPK Nurul Ghufron mengajukan judicial review ke MK .

    Seandainya Putusan MK mengabulkan pemohon , tentunya untuk periode yang akan datang . Ini akan lebih fair . Mengingat situasi Politik saat ini sangat relevan untuk inkonstitusional alias di duga bisa ” curang ” dan tidak terarah .  Masyarakatpun  punya perspesi KPK kurang baik di masa kepemimpinan Presiden Jokowi , ” Ujar B. Wadja SH .

    Baca juga : Waketu KPK Nurul Ghufron Mengungkap Koruptor Dari Alumni Perguruan Tinggi

    Menanggapi usulan pimpinan KPK tersebut , terlihat Presiden jokowi memberikan statemen yang cukup tegas . Beliau mempersilakan MenkoPolhukam untuk mengkaji dulu . Namun terlihat  Menko Polhukam Mahfudz MD bersikap ambivalen  , ” ungkap Pengamat spiritual Politik dan kebangsaan dari AWDI , Anis Fu’ad Ir.

    Secara bersamaan ada perasaan tidak setuju terhadap arahan presiden dan karena mahfudz MD adalah pembantu Presiden  yang jenius dan Loyal . tentunya tidak berani untuk menolak perintah dari Presiden .

    Masyarakat saat ini sudah cukup cerdas , terlebih B, Wadja tambahkan bahwa pengajuan Juducial review untuk kepentingan siapa ? ” karena terlihat  Nurul mengajukan permohonan pengujian Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 . Pasal tersebut tentang Perubahan Kedua UU KPK yang mengatur syarat usia paling rendah 50 tahun. Dan juga pasal 34 ,ini yang perlu di Uji materi ,” tambah B.Wadja SH . ( Tim red )

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    slot777

    slot

    https://mtsnupakis.sch.id/wp-content/zeusslot/

    https://insankamilsidoarjo.sch.id/wp-content/slot-zeus/

    https://smpbhayangkari1sby.sch.id/wp-content/slot-zeus/

    https://mtsnupakis.sch.id/wp-content/bonus-new-member/

    https://lookahindonesia.com/wp-content/bonus-new-member/

    https://sd-mujahidin.sch.id/wp-content/depo25-bonus25/

    https://ponpesalkhairattanjungselor.sch.id/wp-content/mahjong-slot/

    https://mtsnupakis.sch.id/wp-content/slot777/

    https://sdlabum.sch.id/wp-content/slot777/

    https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/bonus-new-member/

    https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/

    https://paudlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/