Jakarta, Intra62.com . Sekjend AWDI Balham Wadja SH Buka Suara Tata Kelola Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini diungkapkan oleh Sekjend AWDI Balham wadja SH lewat via telp dalam menanggapi isu keburukan tata kelola Pemerintahan .
Sudah hampir 1o tahun memimpin indonesia ,Presiden Jokowi menyisakan janji-janji yang banyak belum terselesaikan . Identifikasi ini terlihat dengan adanya peringkat korupsi no 5 di seluruh dunia .
Hal senada juga dituturkan Ronny P Sasmita, analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Jokowi masih belum menyelesaikan banyak masalah selama hampir sepuluh tahun memimpin Indonesia.
Namun, korupsi, kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan perekonomian semuanya berawal dari tata kelola pemerintahan yang buruk.
Dalam hal tata kelola pemerintahan Indonesia, ada banyak masalah. Ronny memberi tahu redaksi intra62.com bahwa karena biaya tinggi, kurang efisien, kurang efektif, dan kurang semangat melayani, mereka tetap koruptif.
Ronny mengatakan bahwa mengubah tata kelola pemerintahan yang jujur dan baik bukan tugas yang mudah karena setiap orang yang memegang jabatan kepemimpinan memiliki tujuan yang berbeda.
Baca juga : DPP AWDI Setuju Statemen Pak Jokowi , 5 x Jadi Presiden Masih ada PR Negara belum tuntas.
Dia juga menambahkan, “Pembenahannya tidak mudah dan tidak cepat. Karena persoalnya tata pemerintahan kita sifatnya multidimensi, masalahnya nyaris ada di semua sisi dan semua level, apalagi jika presidennya tidak fokus membenahi birokrasi.”
Selanjutnya, bahkan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin hanya dapat dianggap sebagai formalitas yang perlu dilakukan, meskipun pemenangnya pasti akan menjadi “pusaran” tertentu atau bahkan dinasti pemimpin yang berlanjut.
Karena itu, pembenahan sulit dilakukan, terutama di daerah karena banyak pemimpin menjabat untuk keuntungan pribadi. Meskipun ada orang yang benar-benar ingin memperbaiki, sangat sulit untuk ditemukan.
Hanya sebagian kecil kepala daerah yang berhasil membenahi pemerintahan pemerintahan daerah. Di daerah pun, kasusnya sama. Pergantian kepala daerah biasanya hanya rutinitas politik semata. (red)