• Wed. Mar 26th, 2025

DPP AWDI Setuju Statemen Pak Jokowi , 5 x Jadi Presiden Masih ada PR  Negara belum tuntas.

ByAF

May 8, 2024
DPP AWDI Setuju Statemen pak  Jokowi , 5 x Jadi presiden Masih ada PR  Negara belum tuntas.

Jakarta , Intra62.com . DPP AWDI Setuju Statemen pak  Jokowi , 5 x Jadi presiden Masih ada PR  Negara belum tuntas. Hal ini diungkapkan sekjend DPP AWDI Balham Wadja Sh saat membuka Rapat Pimpinan AWDI Selasa sore , 7 /5/2024.

Belum terlhat jelas bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik ? . Memang agak komplek gaya kepemimpinan yang dipakai oleh Presiden Jokowi . Sehingga wajar kalau ada statemen demikian ,” jelas Balham .

Pemerintahan Presiden Joko Widodo segera berakhir. Tugas belum diselesaikan setelah dua kali memimpin Indonesia. Meskipun ia telah menjabat presiden lima kali, masih ada masalah pers.
Beberapa waktu lalu, Jokowi sendiri mengakui hal itu saat memanggil para pejabat Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara di Istana Negara.

Kepala negara saat itu memberikan pernyataan kepada Alimuddin, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, bahwa meskipun telah menjabat lima kali, dia gagal menyelesaikan satu tugas.

Saat kami dihubungi, Pak Presiden (Jokowi) memberi tahu kami bahwa IKN adalah Indonesia X (kota eksperimen). Dalam seminar yang diadakan Selasa (7/5) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Alimuddin mengatakan, “Kalaulah saya (Jokowi) jadi presiden 5 kali . Saya tidak akan bisa mengubah tata kelola pemerintahan kita yang ada sudah berakar sampai ke desa-desa.”

Baca juga : Presiden terpilih 2024–2029 Prabowo Subianto menerima pesan dari Luhut Binsar Pandjaitan. Apa itu ?

Oleh karena itu, Jokowi berpendapat bahwa mengganti ibu kota akan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan PR tersebut. Meskipun dia tidak lagi menjabat, penggantinya dapat melakukannya.

Alimuddin menjelaskan tujuan Jokowi untuk Indonesia dengan mengatakan, “Memang banyak pekerjaan dan menjadikan biaya tata kelola pemerintahan kita mahal.

Oleh karena itu, salah satu yang mengakibatkan (ibu kota) dipindah, di samping persoalan kesejahteraan dan pemerataan penduduk, juga ingin mengubah tata kelola pemerintahan.” ( red )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/bonus-new-member/

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/

https://paudlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/