Jakarta, Intra62.com –
Untuk mencapai tujuan program revitalisasi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memprioritaskan sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Penambahan target menjadi 71.700 sekolah adalah langkah maju. Namun, pelaksanaannya harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan yang adil dan terbuka. Di Jakarta, Jumat, Lalu menyatakan bahwa, karena kesenjangan pendidikan paling nyata terjadi di wilayah 3T, sekolah-sekolah di wilayah ini harus diprioritaskan.
Hal itu dia sampaikan sebagai tanggapan atas tujuan peningkatan sekolah, yang telah meningkat dari 11.700 sekolah menjadi 71.700 sekolah.
Setelah itu, dia mengatakan dia mendukung penambahan target revitalisasi, tetapi dia menekankan bahwa sekolah-sekolah di wilayah 3T yang kondisinya paling memprihatinkan harus mendapatkan prioritas utama.
Ia mencontohkan sekolah SMPN 48 Sa Ate Gaikiu di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi viral. Bangunan sekolah berlantai tanah dan berdinding kayu. Menurut Lalu, kondisi itu memprihatinkan dan tidak layak sebagai sarana pendidikan.
Bagaimana mungkin kita berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia jika ruang kelas tempat anak-anak belajar masih berlantaikan tanah dan beratap bocor? Menurutnya, keadilan pendidikan lebih penting daripada hanya fasilitas.
Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun ajaran 2024/2025 menunjukkan bahwa ada sekitar 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia. Namun, hanya 50,33 persen ruang kelas dalam kondisi baik pada jenjang SMP, dengan 24,73 persen mengalami kerusakan ringan, 17,96 persen mengalami kerusakan sedang, dan 6,97 persen mengalami kerusakan berat.
Kemudian meminta agar pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pendataan dan eksekusi revitalisasi, termasuk memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan dengan benar.
Selanjutnya, Komisi X DPR RI akan terus memantau kebijakan dan anggaran pendidikan untuk memastikan revitalisasi program berjalan dengan baik dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran.
Baca Juga : Tiga Saksi Dipanggil Komisi Kriminal Kasus Sudewo di Polda Jawa Tengah.
(Red).