Jakarta , Intra62.com . Rencana ekspor laut sebaiknya di tunda ,begini kata Waka MPR . Ahmad Muzani, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, menyarankan agar kebijakan ekspor pasir laut, hasil sedimentasi di laut, ditunda.
Di Jakarta, Sabtu, Muzani menyatakan bahwa dia menyarankan untuk menunda rencana ekspor pasir laut jika memungkinkan.
Dia meminta penundaan rencana kebijakan tersebut segera dilakukan oleh pemerintah.
Menurutnya, mereka berharap ekspor pasir laut dapat dimulai secepat mungkin, jika mungkin ditunda.
Meskipun demikian, dia menyatakan bahwa kebijakan tersebut pada akhirnya dapat menguntungkan ekonomi.
Dia mengatakan, “Selalu saja alasannya adalah untuk memberi pendapatan kepada negara agar negara dapat mendapatkan pundi-pundi yang lebih besar dari kegiatan ini.”
Dia juga meminta agar kebijakan ekspor pasir laut, hasil sedimentasi laut, dievaluasi kembali untuk melihat manfaat atau kerugian kebijakan tersebut.
Menurutnya, jika memungkinkan, kegiatan ini harus dievaluasi terlebih dahulu untuk melihat manfaat dan bahayanya. Jika ternyata bahayanya lebih besar dari pendapatan perekonomian, tentu saja kegiatan tersebut akan menjadi beban selama kehidupan kita berikutnya. Namun, jika manfaatnya lebih besar, itu akan dipikirkan lebih lanjut.
Baca juga : Malaysia Raja Ekspor Sagu Dunia, Bukan RI lho ! Begini Komentar Pak Menteri
Selain itu, dia berharap pemerintah mendengarkan ahli ekonomi, lingkungan, dan ekologi lainnya.
Dia mengingatkan bahwa ketika kebijakan untuk mengekspor pasir laut, hasil sedimentasi di laut, akan diterapkan . Pemerintah harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Dia mengatakan bahwa jika kegiatan ini dilanjutkan, akan ada perubahan dan masalah ekologi laut yang signifikan di masa depan. Meskipun dari sisi perekonomian juga akan ada manfaat dan nilai dari jumlah ini.
Sebelumnya pada hari Selasa, 17 September, Presiden Joko Widodo menolak ekspor pasir laut yang dibuka. Menyatakan bahwa itu adalah sedimen laut yang mengganggu rute kapal.
Jokowi Itu bukan pasir Laut
Presiden Jokowi menyatakan saat meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, bahwa itu bukan pasir laut yang dibuka. Sebaliknya, itu adalah sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal.
Presiden Jokowi mengatakan dalam pernyataannya bahwa sedimentasi air laut berbeda dengan pasir laut, meskipun bentuk sedimentasi sama dengan pasir.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang merupakan revisi dari dua Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan ekspor. Mengatur ekspor hasil sedimentasi di laut ini.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor memasukkan perubahan ini.
(redx )