Jakarta, Intra62.com – Kebebasan pers menjadi peran penting dalam kehidupan berdemokrasi karena pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi .
Dengan kebebasan pers, media massa dapat menyampaikan berbagai informasi untuk mendukung warga negara mendukung dalam demokrasi.
Di masa digital, teknologi digital dan kebangkitan platform berani telah mengubah cara masyarakat memproduksi, beragam, dan memanfaatkan berita.
Baca Juga: Catatan perjalanan sang jurnalis di Kasepuhan cirebon , terpesona…1
Kebebasan pers saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan di masa digital, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal di kalangan pers itu sendiri.
Mengingat hari kebebasan pers dunia atau World Press Freedom, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia menggelar diskusi yang membicarakan tentang kebebasan pers di era digital.
Tantangan kebebasan pers di era digital yakhi terbitnya media sosial yang masif, banjir informasi dan bergesernya motivasi dalam membuat media.
Selanjutnya, kebebasan pers memperoleh tantangan dengan terjadinya kekerasan terhadap jurnalis atau media dalam bentuk baru, seperti doxing, flayer, peretasan situs berita, dan perluasan data pribadi di media sosial.
Terbitnya media siluman dan tidak terverifikasi yang menggunakan platform web gratis, seperti Blogspot atau WordPress, dan regulasi pers yang belum efektif bagi media daring juga menjadi tantangan tersendiri.
Wujud tindak kekerasan yang dialami jurnalis di Papua pada 2021-2022 merupakan kekerasan seksual berbasis gender, ancaman, teror dan intimidasi.
Menurut data dari Dewan Pers, nilai indeks kebebasan pers di Papua pada 2021 merupakan 68,87 dan berada di peringkat ke-33 dari 34 provinsi. Menurut Reporters Without Borders (RSF), skor indeks kebebasan pers Indonesia pada 2022 adalah 49,27 (kurang bebas) dan berada di peringkat ke-117 dari 180 negara yang diteliti. Di tahun 2021, skor indeks kebebasan pers Indonesia 62,6 dan ada di peringkat ke-113 dari 180 negara.
Perjalanan mewujudkan kebebasan pers sehingga benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara membutuhkan waktu yang panjang dan dihadapkan pada beragam tantangan dan hambatan.
Terlebih lagi pada posisi jurnalis di era digital, di mana industri pers kian berkembang di tengah kepungan informasi yang membludak dan beragam tantangan digital yang harus disikapi secara profesional sehingga dapat menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkualitas.
Kebebasan pers harus diperjuangkan dengan tanggung jawab untuk memperoleh dan menyajikan berita yang benar kepada publik.
Sebab kebebasan pers bukan hanya untuk kepentingan jurnalis, tetapi juga berkaitan dengan hak-hak asasi publik untuk mendapatkan informasi yang baik, kata dia.
Serangan Digital
Ketum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Sasmito Madrim mengungkapkan ancaman terhadap jurnalis berkembang menjadi serangan digital.
Masa digital seperti dua mata pisau. Di satu sisi era digital mempermudah jurnalis, namun di sisi lain menjadi ancaman bagi jurnalis dan perusahaan media.
Serangan digital juga menimbulkan trauma yang tidak hanya dialami oleh korban, tetapi juga keluarga korban.
Bermacan serangan yang dialami jurnalis dan media yakni doxing (tindakan mempublikasikan informasi pribadi atau identitas tentang individu atau organisasi di internet), peretasan dan penolakan layanan terdistribusi (distributed denial-of-service/DDos).
Di Papua, provinsi itu hingga kini masih belum terbuka untuk jurnalis asing.
Data yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan ada sekitar 69 permohonan yang diajukan jurnalis asing ke wilayah Papua mulai dari 2016 hingga 2022, 14 di antaranya ditolak dan 55 permohonan disetujui.
14 permohonan yang ditolak, 9 di antaranya tercatat pada tahun 2019.
Di tahun 2019, pemerintah juga memutus akses internet di wilayah itu yang malah menghambat jurnalis dan publik untuk mendapatkan informasi.
Dampaknya, masyarakat istilahnya hoaks dan mendapat informasi hanya dari mulut ke mulut. (merah/intra62)