Jakarta,Intra62.com . Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberi penegak hukum peluang luas untuk ‘bersih-bersih’ praktik judi online di bawah tanggung jawab Kemenkomdigi.
Saya sudah berkoordinasi sebelumnya dengan Kapolri dan Kapolda. Di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat. Meutya Hafid merespons panggilan Presiden Prabowo dengan mengatakan, “Intinya, mempersilakan kepolisian membantu untuk bersih-bersih.”
Meutya membuat pernyataan itu sebagai tanggapan atas tindakan polisi yang menangkap sebelas individu. Yang diduga terlibat dalam kasus judi online, sebagian di antaranya adalah pegawai Kemenkomdigi.
Dalam keterangannya, mantan reporter televisi itu meminta seluruh staf Kemenkomdigi untuk membantu penyelidikan kasus yang dilakukan Polri.
Dia menyatakan, “Kami sudah menekankan kepada jajaran internal untuk mendukung instruksi untuk mematuhi pakta integritas yang sebelumnya telah kami buat dengan jajaran kementerian untuk bersama-sama melawan judi online.”
Baca juga : Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN Akan Hentikan Operasi Mafia Tanah
Meutya berjanji akan melakukan pemecatan secara tidak terhormat terhadap individu yang terbukti salah oleh keputusan inkrah pengadilan. Sementara itu, pegawai yang berstatus tersangka dalam kasus itu akan dipenonaktifkan sementara selama proses penyelidikan bergulir.
Meutya menyatakan bahwa salah satu bagian dari program pembersihan internal kementerian yang ia pimpin adalah upaya kepolisian untuk mengungkap praktik judi online di kantornya.
Dia berkata, “Mohon doanya, mudah-mudahan ini menjadi upaya baik untuk pembersihan sesuai arahan Presiden Prabowo untuk kita memerangi judi online.”
11 Tersangka Tertangkap Basah
Sebelumnya, diberitakan bahwa sebelas tersangka tertangkap oleh Polda Metro Jaya dalam kasus judi online. Yang melibatkan oknum pegawai Kemenkomdigi di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi mengatakan, “Ini 11 orang, beberapa di antaranya adalah oknum pegawai Kemenkomdigi, antara lain ada juga staf ahli dari Komdigi.”
Ade Ary mengatakan bahwa pegawai Kementerian Komdigi tersebut memiliki wewenang untuk memeriksa. Dan memblokir situs judi online, tetapi mereka menyalahgunakan wewenang mereka dengan tidak memblokir situs tersebut.
(redx )