Jakarta, Intra62.com – Untuk mencegah eskalasi pengangguran yang disebabkan oleh transisi energi, terutama di wilayah yang merupakan lumbung energi fosil, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mengembangkan peta jalan ketenagakerjaan yang menyeluruh.
Di Samarinda, Rabu, Direktur Ketenagakerjaan Bappenas RI Nur Hygiawati Rahayu menyatakan, “Ketika kita berbicara tentang ketenagakerjaan, kita tidak hanya berbicara tentang satu sektor, tapi kita melihat keseluruhan, karena pada prinsipnya pekerjaan boleh hilang tapi orang yang bekerja tidak boleh.”
Oleh karena itu, program alih keterampilan harus digunakan untuk mempersiapkan tenaga kerja saat ini, katanya.
Yuke, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa transisi energi adalah keniscayaan yang tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang. Ini karena, sebagai negara pengekspor batu bara, Indonesia juga terdampak jika negara tujuan mengurangi permintaan energi.
Baca Juga : Di Wisuda Ke-127, ULM Mencetak 1.300 SDM Unggul.
Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang mempromosikan ekonomi yang ramah lingkungan, disusun oleh Bappenas dengan tujuan meningkatkan permintaan tenaga kerja di masa depan.
Dari segi suplai, Bappenas berusaha mendorong penyediaan tenaga kerja yang kompeten dengan menyesuaikan program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri berkelanjutan untuk jenis pekerjaan atau pekerjaan baru.
Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh lingkungan yang mendukung. Ini termasuk peraturan yang kuat, data tenaga kerja hijau yang dapat diakses oleh BPS, standar kompetensi, dan insentif untuk mendorong bisnis dan sektor industri untuk mengambil tindakan.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah seperti Kalimantan Timur perlu menetapkan langkah-langkah yang lebih rinci tentang kapan pengurangan tenaga kerja di sektor tertentu akan terjadi. Ini akan memungkinkan program pelatihan alih kompetensi disiapkan jauh-jauh sebelum terjadi.
Yuke mengatakan bahwa strategi ini sangat penting karena menyeimbangkan kemungkinan munculnya pekerjaan baru dengan risiko kehilangan pekerjaan lama karena disrupsi teknologi dan akselerasi menuju pembangunan berkelanjutan.
( Red ).
