• Sat. Jan 25th, 2025

KPK Minta Badan Pengawas MA dan KY untuk Periksa Hakim yang Menerima Eksepsi Hakim Agung Gazalba Saleh.

ByAF

May 29, 2024
KPK Minta Badan Pengawas MA dan KY untuk Periksa Hakim yang Menerima Eksepsi Hakim Agung Gazalba Saleh.

Jakarta , Intra62.com . KPK Minta Badan Pengawas MA dan KY untuk Periksa Hakim yang Menerima Eksepsi Hakim Agung Gazalba Saleh.

KPK meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang mengabulkan putusan sela Gazalba Saleh, seorang hakim agung dan hakim senior, atas dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 62,8 miliar.

Eksepsinya dikabulkan dengan alasan Jaksa KPK tidak mengantongi pelimpahan kewenangan dari Jaksa Agung. Hakim pun memerintahkan Jaksa KPK mengeluarkannya dari tahanan. “Bawas dan KY harus turun untuk memeriksa majelis hakim ini,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dihubungi, Senin (27/5/2024).

Baca juga : Hakim MK Ungkap Tidak Ada Deadlock dalam Rapat Permusyawaratan Hakim

Hakim-hakim yang menangani kasus tersebut adalah Fahzal Hendri, Rianto Adam Pontoh, dan Ad Hoc Sukartono. Alex mengatakan bahwa hakim benar-benar memiliki kebebasan dan autonomi saat memeriksa dan mengadili kasus.

Namun, kebebasan tidak berarti mereka dapat membuat keputusan secara mandiri yang mengabaikan Undang-Undang KPK dan praktik penuntutan kasus korupsi selama dua puluh tahun.

Alex, seorang mantan hakim Pengadilan Tipikor, mengatakan, “Sekali lagi, menurut saya ini putusan konyol.” Setelah menerima keputusan yang aneh tersebut, pimpinan KPK akan membuat pernyataan.

Menurut Alex, pengadilan baru-baru ini menerima eksepsi terdakwa kasus korupsi karena Jaksa KPK tidak memiliki pelimpahan kewenangan dari Jaksa Agung. Menurutnya, ini tidak benar karena Jaksa KPK dan Direktur Penuntutan diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan KPK, bukan Jaksa Agung.

“Kalau pertimbangannya Direktur Penuntutan harus mendapat pendelegasian wewenang dari Jaksa Agung berarti selama 20 tahun perkara-perkara yang dituntut KPK tidak sah

Dalam kasus sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa Gazalba menerima gratifikasi dan TPPU senilai Rp 62,8 miliar. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Gazalba menyatakan bahwa Jaksa KPK tidak memiliki kewenangan menuntut kliennya di persidangan karena mereka tidak menerima pelimpahan kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung.

Pertimbangan Kuasa Hakim

Majelis Hakim Tipikor kemudian mempertimbangkan argumen kuasa hukum Gazalba. Fahzal Hendri, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, menyatakan bahwa pihaknya setuju dengan kuasa hukum Gazalba.

“Menyatakan penuntutan dan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima,” kata Hakim Fahzal Hendri pada hari Senin, merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik.

( red)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/bonus-new-member/

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/

https://paudlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/