Jakarta, Intra62.com – Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi VII DPR, mengusulkan agar sistem perizinan elektronik, juga dikenal sebagai Online Single Submission (OSS), berkolaborasi dengan pemerintah daerah daripada hanya pemerintah pusat.
Ini perlu dilakukan karena belakangan ini banyak masalah di lapangan antara para bisnis, salah satunya di sektor pariwisata yang menghadapi masalah dengan pemerintah terkait penggunaan lahan.
Pemerintah daerah (pemda) adalah yang paling memahami tata ruang pariwisata. Evita menyatakan dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis bahwa Komisi VII akan memperjuangkan perbaikan sistem perizinan OSS agar pelaksanaannya selaras dengan tata ruang dan kewenangan pemerintah daerah.
OSS adalah sistem perizinan berusaha yang diurus dan diterbitkan oleh lembaga OSS melalui sistem elektronik terintegrasi. Saat ini, seluruh perizinan berusaha di berbagai sektor usaha menggunakan OSS.
Evita menyayangkan sistem perizinan OSS yang sepenuhnya otomatis, yang menghilangkan peran pemerintah daerah. Izin penanaman modal asing bahkan dapat dikeluarkan melalui OSS ini tanpa melalui verifikasi kabupaten atau kota.
Evita mencontohkan beberapa kasus di berbagai tempat yang terjadi karena kurangnya sinkronisasi antara izin pusat dan tata ruang lokal. Salah satunya terjadi di Bali, di mana banyak vila dan resort terletak di zona pertanian produktif dan konservasi.
Evita mengatakan bahwa sebagai akibatnya, muncul konflik kekuasaan dan degradasi lingkungan, yang mengganggu kemajuan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Akibatnya, dia meminta pemerintah untuk mengevaluasi sistem OSS ini agar tidak ada perubahan wewenang yang dapat membahayakan bisnis di daerah.
Baca Juga : DPR Akan Bahas Whoosh Dan Periksa Keputusan Pemerintah Periode Lalau.
(Red).