Jakarta, 15 Mei 2026, Intra62.com – Tuntutan Pemiskinan pas untuk kasus korupsi penjualan aset PTPN I Regional I untuk proyek Perumahan Citraland, jangan hanya tuntutan ringan hukum penjara terhadap Askani, mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, dan tiga terdakwa lainnya menunjukkan paradoks dalam penegakan hukum agraria Indonesia.
Di tengah kerugian negara yang diperkirakan sebesar Rp263,4 miliar, tuntutan yang hampir sama dengan hukuman perkara pidana ringan. Menurut keadilan publik, hukuman seperti ini mungkin tidak hanya tidak memiliki efek jera, tetapi juga dapat memperkuat keyakinan bahwa korupsi pertanahan adalah kejahatan dengan keuntungan tinggi yang berisiko rendah
Kasus ini tidak dapat dianggap hanya sebagai kesalahan administratif atau kesalahan prosedural biasa dimana mafia tanah, birokrasi pertanahan, dan kepentingan korporasi dapat bertemu untuk membentuk satu simpul kekuasaan yang secara sistematis merampas aset negara.
Ketika lahan perkebunan negara yang sebelumnya merupakan HGU dapat ditransfer dan diubah menjadi kawasan perumahan elit, masalahnya bukan lagi tentang legalitas dokumen, tetapi tentang bagaimana negara kehilangan kontrol atas reforma agraria dan manajemen aset.
Dikesempatan ini Ketum DPP AWDI Balham Wadja SH mengapresiasi dan mendukung Praktisi Hukum Dan Aktivis Gerakan Rakyat Banyak menjujung tinggi hukum ” Hukuman harusnya yang memiliki efek pemiskinan “, Tegasnya.
” Tuntutan pemiskinan pas untuk kasus korupsi pejabat pertanah ini ” Geram Balham Wadja SH Ketum Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI).
Menurut Gunawan Wiradi, seorang pakar agraria Indonesia, tanah adalah sumber kekuasaan sosial-politik dan bukan sekadar barang ekonomi. Sumber produksi, rencana pembangunan, dan bahkan nasib masyarakat di sekitarnya bergantung pada pemilik tanah. Menurut perspektif ini, korupsi agraria memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan korupsi administratif biasa karena berkaitan dengan pengalihan sumber daya strategis negara untuk kepentingan individu. Oleh karena itu, hukuman ringan yang diterapkan terhadap pelanggaran agraria sebenarnya merupakan bentuk pembiaran yang membantu memperkuat kekuatan oligarki tanah.
Tuntutan 1,5 tahun ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang praktik penegakan hukum tipikor saat ini, dimana negara bersuara perang melawan korupsi dengan kenyataannya korupsi bernilai ratusan miliar hanya akan menghadapi hukuman yang ringan.
Korupsi agraria ini nampaknya mendapat perlakuan yang lebih ringan daripada pencurian kecil di tingkat rakyat yang menjadi Ini kesalahan yang mengurangi legitimasi moral institusi penegak hukum secara bertahap.
Masyarakat melihat ribuan hektare tanah yang dulunya perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan bisnis, perumahan elit, dan proyek komersial lainnya selama bertahun-tahun.tapi rakyat kecil masih kesulitan mendapatkan akses ke reforma agraria yang dijanjikan negara.
Masyarakat sering menghadapi kriminalisasi, penggusuran, dan kekerasan aparat saat mempertahankan tanah garapan mereka. Kontras ini menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan dalam politik agraria nasional
Dari sudut pandang pemberantasan korupsi, hukuman ringan terhadap pejabat pertanahan berbahaya karena dapat menimbulkan bahaya moral di lingkungan birokrasi. Dibandingkan dengan keuntungan ekonomi dan jaringan kekuasaan yang diperoleh, risiko korupsi menjadi jauh lebih kecil jika kerugian negara ratusan miliar hanya dapat dibayar dengan tuntutan ringan
Dimana Efek jera dalam teori deterrence effect hanya dapat terjadi jika hukuman memiliki tekanan psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan sehingga membuat korupsi akan tetap dianggap sebagai investasi risiko rendah oleh elite birokrasi dan korporasi jika tidak dilakukan.
Tidak hanya hukuman administratif, negara harus berani menunjukkan bahwa hukum tidak tunduk kepada kekuatan modal dan jaringan elit, suara masyarakat harusnya kasus korupsi aset PTPN I Regional I menjadi inspirasi untuk memerangi praktik mafia tanah, kolusi birokrasi pertanahan, dan penguasaan aset negara oleh oligarki properti.
(Red).
Baca Juga : Ketum AWDI Balham Wadja SH : Menyoroti Proyek Piring Sendok Triliunan ” Warganet Prihatin “