Surabaya , Intra62,com . – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ajak warga Muhammadiyah untuk mempunyai tekad bersama untuk menghadapi tantangan dunia ke depan . Yang lebih sulit yang diwarnai ketidakpastian karena disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, dan disrupsi lingkungan.
Tantangan-tantangan itu dapat menyebabkan krisis negara. Di Surabaya, Senin, LaNyalla memberikan pidato utama dalam Focus Group Discussion (FDG) yang diadakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Jawa Timur.
Dia menyatakan bahwa, sebagai akibatnya, perjalanan internasional dan internasional ke depan harus diawasi dengan tekad yang kuat.
Menurut LaNyalla, satu-satunya cara untuk mewujudkan tekad kolektif adalah dengan menggunakan metode dan metode yang memberikan rakyat, sebagai pemilik negara, kesempatan untuk memiliki otoritas mereka sendiri. dalam sebuah hubungan yang memiliki kemampuan untuk menyatukan Keadilan dan kemampuan untuk menjawab tantangan masa depan adalah kemampuan bangsa ini.
Untuk alasan ini, MPR harus kembali menjadi Lembaga Tertinggi Negara, terdiri dari bukan saja mereka yang dipilih melalui Pemilu Legislatif . Tetapi juga mereka yang diutus dari bawah, yang meliputi semua elemen bangsa ini, tanpa meninggalkan satu pun yang tersisa.
Sehingga penjelmaan rakyat dan para hikmat benar-benar terwujud, yang menentukan Jalan Perjalanan Bangsa dengan satu tolok ukur mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” katanya.
Baca juga : Pesan Moral Kaesang ke Kantor Muhammadiyah , Bagikan Buku Tulis .
Menurutnya, karena sistem bernegara yang diciptakan oleh Amendemen Konstitusi dari tahun 1999 hingga 2002 menghasilkan sistem politik yang mahal. Sistem politik yang mahal ini menghasilkan ekonomi kelas atas, atau oligarki ekonomi, yang kemudian mengontrol kebijakan dan sistem politik.
Akibatnya, negara kita secara bertahap berubah menjadi negara lain. Perlahan, akar budaya dan karakter bangsa Indonesia tercerabut. Dari negara yang integralistik, gotong-royong, dan patriotisme spiritual menjadi negara yang individualistik, kapitalistik, dan pragmatis. Dia menyatakan bahwa tanda-tanda ketidakadilan ekonomi dan sosial telah meningkat selama dua puluh tahun Reformasi.
Kemiskinan struktural sulit diselesaikan
Secara teori, kemiskinan struktural sulit diselesaikan karena ketidaksamaan dan kesenjangan dalam penguasaan ekonomi, penguasaan tanah, alat produksi, pendidikan, dan perawatan kesehatan.
Dan jika solusi hanya terdiri dari subsidi dan bantuan sosial, beban fiskal negara akan terus meningkat dan pada akhirnya akan mengalami default fiskal.
Jadi, ada solusi. Menurutnya, agar pemerintah dapat terus membangun dan berdaulat, perlu ada dukungan rakyat yang kuat. Dukungan rakyat yang kuat harus diwujudkan melalui sistem yang kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Yang membangun semangat kebersamaan, sesuai pikiran para pendiri bangsa.
Sementara itu, Prof Biyanto, Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Timur, menyatakan bahwa tema yang dibahas dalam kegiatan ini, yaitu amendemen UUD 1945 dan pentingnya bagi bangsa, karena wacana tentang amendemen ini bukan hanya masalah sekarang tetapi juga masa depan.
Prof Biyanto menyatakan bahwa masalah ini harus dibahas secara menyeluruh dan mendalam agar tidak terjadi seperti era Reformasi . Di mana kepentingan bangsa diambil tanpa pertimbangan yang cukup, seperti yang disampaikan oleh Pak Amien Rais.
Menurut Prof. Biyanto, Muhammadiyah memiliki jaringan kampus yang tersedia untuk membantu melakukan riset mendalam . Agar lebih mengamati dan mempelajari peluang untuk perbaikan bangsa di masa depan.
( redx )