Jakarta, Intra62.com – Untuk meningkatkan nilai transaksi ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH), Kementerian Kehutanan RI memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) penyuluh kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah.
Pada talkshow “Nilai Transaksi Ekonomi KTH: Dari Hutan untuk Kehidupan” di Palu, Sulteng, Senin, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kemenhut, Indra Exploitasia, menyatakan bahwa penyuluh tidak hanya dituntut meningkatkan kualitas kelompok tani hutan yang dibina, tetapi juga meningkatkan kualitas diri mereka sendiri.
Ia menyatakan bahwa kelompok tani hutan memainkan peran yang sangat penting dalam mengimbangi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kepentingan pelestarian hutan.
Dari perspektif ekonomi, hutan yang dikelola oleh KTH benar-benar meningkatkan pendapatan masyarakat karena nilai transaksi ekonominya. Hutan ini tidak hanya menghasilkan pendapatan langsung, tetapi juga menciptakan rantai pasokan lokal . Dan menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah tersebut.
Untuk alasan ini, mereka mendorong para penyuluh kehutanan untuk terus meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka. Terutama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang menguntungkan bagi kelompok tani hutan.
Ia menyatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 27.000 KTH di seluruh Indonesia. Tetapi hanya ada 10.000 penyuluh kehutanan, sehingga satu penyuluh rata-rata membina dua hingga tiga KTH.
Indra mengatakan bahwa kondisi ini sangat sulit karena wilayah kerja KTH berbasis desa dan memiliki cakupan yang luas.
Menurut data dari Provinsi Sulawesi Tengah, ada 338 KTH dan 169 penyuluh kehutanan. Termasuk 62 penyuluh ASN, 22 non-ASN, dan 85 penyuluh swadaya.
Indra menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada penyuluh kehutanan. Yaitu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendukung penguatan ekonomi hasil hutan.
Menurutnya, BP2SDM Kemenhut melakukan uji kompetensi penyuluh kehutanan dua kali setahun untuk meningkatkan kemampuan mereka.
“Penyuluh yang belum memenuhi syarat pada semester pertama dapat mengikuti uji kompetensi pada semester berikutnya.” Ujarnya.
Pendampingan kelompok tani
Selain itu, ia menyatakan bahwa jumlah penyuluh kehutanan di Provinsi Sulteng masih kurang dibandingkan dengan luas kawasan hutan dan jumlah KTH yang harus dibangun.
Menurutnya, agar pendampingan kelompok tani hutan lebih efektif, satu desa idealnya memiliki satu penyuluh. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa timnya juga telah membuat analisis tentang kebutuhan penyuluh.
“Kami akan menambah alokasi penyuluh, tapi tentunya harus berkoordinasi dengan KemenPAN-RB,” katanya.
Selain itu, ia menyatakan bahwa talkshow tersebut juga bertujuan untuk mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan ekonomi hasil hutan yang dikelola oleh KTH.
Selanjutnya, program dilanjutkan dengan memberikan pelatihan teknis kepada penyuluh kehutanan tentang cara menginputkan nilai transaksi ekonomi KTH pada Aplikasi SIMLUH.
( Red ).