Jakarta, Intra62.com – Setelah pemerintah pusat memotong Dana Bagi Hasil (DBH), Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa anggaran perjalanan dinas akan dikurangi.
Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, menjelaskan bahwa pemangkasan dilakukan untuk kegiatan yang dianggap tidak berdampak langsung pada masyarakat.
“Ya, efisiensi mungkin salah satunya. bukan kompensasi ke luar negeri. Di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, Chico menjelaskan, “Maksudnya, kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak berdampak langsung pada masyarakat.”
Namun, Chico menyatakan bahwa anggaran untuk program kesejahteraan masyarakat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan dipangkas, sesuai dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Dia juga menyatakan bahwa meskipun DBH dikurangi, Pemprov DKI yakin dapat menghasilkan pendanaan inovatif melalui kerja sama swasta dan investasi termasuk anggaran perjalanan dinas,
Sampai saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI masih mempertimbangkan program lain yang dapat memengaruhi efisiensi.
Chico mengatakan, “Belum ada keputusan lain. Yang pasti, jangan sampai menyentuh kebutuhan masyarakat.”
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sebelumnya berkomitmen untuk memastikan bahwa program masyarakat tidak terpengaruh oleh pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta.
Prabono menjamin bahwa anggaran KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan program masyarakat lainnya tidak akan dikurangi.
Selain itu, dia menekankan bahwa, karena DBH akan dipotong oleh Pemerintah Pusat, Pemprov DKI harus siap untuk mengubah cara pembiayaan di masa depan.
Pramono menyatakan, “Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap.”
( Red ).