Jakarta , Intra62.com . Editorial minggu ini menyoroti hubungan investasi menjadi panglima sampai 5 tahun ke depan . pembangunan berbasis menggusur dan mengosongkan lahan akan menjadi trend sejalan dengan situasi keuangan negara yang kosong .
Paradigma pembangunan menjadi bergeser menjelang transisi kepemimpinan nasional. Bargaining posisi Negara sebagai managemen holding menjadi lemah di depan para Pengusaha besar dan investor . Tentunya investor masuk dengan adanya jaminan keamanan dari pemerintah .
Mungkinkah kas negara Kosong ? bisa jadi dan kemungkinan bisa terjadi . Melihat perilaku pemerintahan masa kepemimpinan presiden Jokowi hutang luar ngeri menjadi naik . pembangunan ekonomi yang berbasis pada masuknya investor , mestinya menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat . Sehingga korelasinya terhadap masyarakat menjadi terasa sejahtera .
Namun bila masuk investor ke suatu daerah seperti di Gorontalo , Galang dan pulau Rempang tidak koordinasi dan komunikasi yang bagus antara masyarakat dan Pemda , tentunya akan menjadi persoalan baru bagi masyarakat .
Baca juga ; Kontroversi Investasi Di Pulau Rempang
Banyak kasus contoh seperti ganti untung akibat infrastruktur , Pembangunan jalan tol . Ada yang sudah terima dan juga yang belum terima . Jika ada daerah yang harus dikosongkan juga karena alasan investasi , juga perlu segera diselesaikan rumah pengganti , mata pencahariannya dan problem sosial lainnya .
Kerja keras pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam melakukan pendekatan sosio-kultural terhadap problem solving masyarakat . Kekauatan milter seringkali dipakai untuk menekan dan menakut nakuti masyarakat , agar segera berpindah ke tempat yang baru . Cara ini adalah pola orda baru yang sudah tidak relevan dengan era digital .
Biasanya memang investor itu punya timeline proyek yang segera harus dijalankan . Biasanya timeline schedule ini tidak bisa di ikuti oleh pemerintah daerah . Karena birokrasi di pemda terbiasa feodal dan slow respon . Inilah problem sesungguhnya yang terjadi di pemerintah Kota/kabupaten .
Sementara itu pola bisnis harus cepat action karena terkait dengan kalkulasi produksi dan penjualan . Lha faktor kerja cepat inilah yang belum bisa di ikuti oleh berbagai pemerintah kota/Kabupaten . (red)