Jakarta, Intra62.com –
Pramono Anung Wibowo, gubernur DKI Jakarta, berharap penambahan sekolah swasta gratis di ibu kota dapat mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah karena masalah ekonomi.
“Kita mulai sekarang dengan 103 (sekolah), tentunya mudah-mudahan akan semakin memperkecil, mempersempit peluang anak-anak Jakarta untuk tidak bisa sekolah karena tidak mampu,” kata Pramono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.
Dia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pendidikan.
Selain menyediakan pendidikan gratis, pemerintah DKI memiliki program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah.
Pramono menyatakan bahwa upaya Pemprov DKI untuk meningkatkan pendidikan di ibu kota terdiri dari program-program tersebut.
Pramono menyatakan, “Saya bersama jajaran DPRD Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pendidikan itu menjadi hal yang sangat khusus dan penting.”
Jhonny Simanjuntak, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, sebelumnya menekankan bahwa program sekolah gratis di ibu kota harus diperluas untuk memastikan semua anak dapat masuk sekolah.
Ia membuat pernyataan ini sebagai tanggapan atas pernyataan yang dibuat oleh Heni Mulyani, Ketua Tim Kerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa jumlah anak yang tidak sekolah (ATS) di Jakarta Utara mencapai lebih dari 22 ribu anak, menurut data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, Jhonny menekankan bahwa salah satu solusi adalah sekolah swasta gratis, dan bukan hanya 103 sekolah.
Dia juga mempertimbangkan masalah sosial budaya dan ekonomi anak yang tidak sekolah.
Jhonny mengatakan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus memprioritaskan pendidikan karena banyak orang tua yang belum menganggapnya penting.
Sebenarnya, pemerintah harus proaktif menghubungi masyarakat. Jhonny menyatakan bahwa Disdik (Dinas Pendidikan) DKI Jakarta juga harus memberi tahu orang tua betapa pentingnya pendidikan.
Selain itu, dia berharap pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta segera menghubungi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membahas masalah tersebut. Ini penting karena Jakarta adalah kota internasional.
Baca Juga : Program IKAN Ditambahkan ke Lima Mata Pelajaran di Sekolah Babel oleh BNN.
Baca Juga : Komisi X DPR: MBG Tidak Menyedot Anggaran Sekolah.
(Red).