Jakarta, Intra62.com – Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan Presiden Prabowo, mencuri anggaran pendidikan, menurut Lalu Hardian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Di Mataram, Rabu, Hadrian Irfani menyatakan, “Malah, dana pendidikan bertambah karena adanya program MBG.”
Ia menegaskan bahwa anggaran untuk pendidikan memungkinkan sekolah rakyat, makanan sehat gratis, gaji pengajar dan dosen, dan anggaran rutin untuk Kementerian Pendidikan.
Oleh karena itu, tidak ada potongan, pemangkasan, atau penurunan. Sebaliknya, itu hanya meningkat. Dia menyatakan bahwa, sebagai contoh, pemerintah telah menyiapkan anggaran belanja tambahan sebesar Rp189 triliun untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurutnya, kami akan membahas masalah ini nanti selama libur Lebaran.Menurut anggota DPR RI dari Dapil NTB II Pulau Lombok, Presiden Prabowo tidak pernah ingin mengambil anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sejak awal, meskipun ada program MBG yang membutuhkan dana sebesar Rp1 triliun per hari.
Oleh karena itu, jelas bahwa MBG tidak akan memengaruhi anggaran Kementerian Pendidikan. Lihatlah peningkatan anggaran di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Diktisaintek.“Insya Allah akan ditambah,” kata Miq Ari, orang yang akrab dengannya.
Menurut Miq Ari, anggaran pendidikan tahun ini mencakup total Rp760 triliun dari 20 persen APBN untuk dana pendidikan.
Menurutnya, Presiden Prabowo bermaksud mengurangi dana akibat perang di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran. Semua pembantu presiden di kementerian telah diberi tahu tentang rencana efisiensi.
Ya, melalui menteri-menteri, Presiden telah mengambil tindakan. Menurut mantan anggota DPRD NTB ini, tujuan mereka adalah untuk menghemat BBM sebagai akibat dari konflik di Timur Tengah.
BBM sangat Terganggu
Menurut Miq Ari, akibat perang, cadangan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia sangat terganggu, sehingga pemerintah pusat perlu membicarakan dan menentukan jangka waktu cadangan tersebut bertahan.
Singkatnya, dia menyatakan, “Nah salah satu langkahnya adalah efisiensi. Tapi kami mempersilakan Anda lakukan efisiensi tetapi jangan mengurangi dana pendidikan. Karena dana pendidikan itu mandatori dari konstitusi kita, karena 20 persen dana pendidikan itu wajib dipenuhi.”
Karena itu, Ari percaya bahwa Presiden tidak akan mengurangi pendidikan, termasuk penambahan insentif pengajar dan sekolah rakyat.
Dia kemudian menyatakan, “Jadi, tidak ada yang terganggu selama MBG. Kami di Komisi 10 sedang menghitung bersama kementerian dan lembaga.”
(Red).