Jakarta, Intra62.com – Demonstrasi didepan Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara akan diselenggarakan oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh. Secara protes di sejumlah wilayah Indonesia untuk menuntut pencabutan Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Konferensi Pers pada Sabtu, (3/6/ 2023).kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal “Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh akan menyelenggarakan aksi 5 Juni 2023 di depan kantor Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara. Aksi dilakukan bergelombang sampai 20 Juli,”
Baca Juga: Para Pedagang Pasar Kranji Baru Berdemo Di Kantor Pemkot Bekasi
Rangkaian aksi dimulai pada (31/5/ 2023) kemudian di depan Kantor Gubernur Banten. Puncaknya pada (5/6/ 2023), ,sidang kedua judicial review terhadap UU Cipta Kerja., di depan Gedung MK dan Istana Negara.
Said Iqbal berkata “Semuanya akan diikuti puluhan ribu buruh,” Pada (7/6/2023), demonstrasi diadakan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Aksi digelar di Semarang, Jawa tengah pada (9/6/2023) dan tepanya di Kantor Gubernur Jawa Timur pada (14/6 2023). Pulau Jawa ditutup di Surabaya.
Setelah (14/6/2023), ia menyatakan, demo akan dilangsungkan secara bergelombang di titik lain, seperti di Medan, Sumatera Utara, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, Batam, Kepulauan Riau, dan Bandar Lampung.
Selain itu, demonstrasi menolak UU Cipta Kerja juga akan diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, dilanjutkan di Makassar, Sulawesi Selatan, Morowali Sulawesi, Tengah, dan juga di Gorontalo.
Ucap Said Iqbal “Ada juga kemudian di Ambon, Maluku, Ternate, Maluku Utara, di Mimika, Papua Tengah, dan ditutup di Jayapura”, dan “mulai 31 Mei hingga 25 hari ke depan akhir Juni aksi terus berkembang dengan membawa tuntutan cabut omnibus law, UU Cpta Kerja,” ucapnya
Terdapat empat tuntutan aksi Demonstrasi didepan Kantor Mahkamah Konstitusi (MK)
Said Iqbal yang juga Presiden Konsfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengatakan empat tuntutan yang akan diberitahukan oleh para buruh. Pertama desakan mencabut Omnibus Law Cipta Kerja. Penjadwalan sidang kedua uji formil gugatan judicial review Partai Buruh tentang regulasi ini, pada 5 Juni.
Said mengungkap pihaknya akan menyerahkan perbaikan ke MK, karena itu akan ada demo besar-besaran, dimana Partai Buruh akan diiringi empat konfederasi serikat buruh terbesar dan 60 Federasi Serikat Buruh di tingkat nasional.
Tuntutan kedua yakni menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan. Ia menerengkan isu ini penting sekali karena nyawa rakyat Indonesia dipertaruhkan. Contohnya, kata Said, aturan ihwal dokter asing yang bebas bekerja di Indonesia tanpa latar belakang yang jelas.
Said berkomentar “Ini ingin melindungi rumah sakit saja. Bahaya banget komersialisasi medis, Jika terjadi malpraktik, melainkan dokter atau tenaga medis lainnya yang terancam tuntutan, persoalannya rumah sakit yang tidak bisa dituntut Kemudian soal urun biaya pengobatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Para buruh selanjutnya menuntut pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, Ujarnya
Dengan Tegasnya KSPI “meminta pemerintah dan Menteri Ketenagakerjaan mencabut Permenaker itu karena dinilai tidak memiliki dasar hukum”. Said mengatakan juga “Kok menteri bisa seenaknya, di PP 36 tentang upah tidak ada”, ini “kok menjilat ludah sendiri, kalau di UU Cipta Kerja juga gak bayar upah jelas pidana 1 tahun”.ujarnya
Said mengungkapkan bila unjuk rasa ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, para buruh akan melakukan aksi mogok nasional. Termasuk mempekerjakan 5 juta buruh untuk menyetop produksi pada sekitar Juli sampai Agustus. Dia memperkirakan ada ratusan ribu pabrik yang akan berhenti total akibat aksi mogok kerja ini. (merah/intra62)