Kuningan , Intra62.com . BK Ciut Nyali, Dugaan Kasus Etik Terhadap 2 Anggota DPRD Kuningan. Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan menghadapi tantangan yang signifikan tahun ini. Sekarang publik menyadari bahwa lembaga internal, yang selama ini dianggap melindungi DPRD, kembali menjadi perhatian publik.

Tidak mengherankan bahwa laporan dugaan pelanggaran etika terus membanjiri meja BK, dan polanya hampir identik: hubungan kuasa, hubungan asmara, dan sikap merendahkan perempuan.

Setelah berhasil menyelesaikan kasus Saudara R, yang menghasilkan keputusan PAW, BK mendapat pujian publik. Ini mencoreng reputasi DPRD karena mereka baru dilantik hanya seratus hari lebih dan harus menunjukkan kinerja selama seratus hari tersebut. Namun, tindakan tegas BK saat itu dapat memperbaiki reputasi lembaga legislatif daerah yang telah rusak karena pelanggaran moral dan etika publik yang dilakukan oleh anggota kelompoknya sendiri.

Fokus saat ini terus berlanjut. Tahun ini, kasus T menarik perhatian publik sekaligus membongkar luka lama yang telah dilupakan sebelumnya, kasus S. Keduanya memiliki pola yang serupa: mereka mengemuka dalam hal moral . Dan mencuat dalam hal publik, tetapi sering tertutup oleh politisasi dan komitmen terhadap elit partai.

Kritik Tajam : BK Dinilai Takut Terhadap Pemimpin Partai

Setelah mahasiswa memberikan suara mereka, banyak tokoh masyarakat, aktivis, dan masyarakat sipil mempertanyakan integritas dan keberanian BK. Beberapa bahkan menyebut BK “ciut nyali” terhadap partai politik yang mendukung anggota DPRD. Kenyataan bahwa BK hanya berani mengambil tindakan jika tidak bertentangan dengan kepentingan partai telah menjadi masalah yang harus ditangani dengan segera.

“Kami bukan sedang mempermasalahkan status nikah siri. Tapi sikap pejabat publik yang mempermainkan martabat perempuan, lalu berlindung di balik kemasan agama,” kata Faried Arief, aktivis dan salah satu pendiri Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan (APIK). Ini adalah pengkhianatan besar terhadap nilai-nilai dan etika publik.

BK perlu berani

BK perlu berani. Jangan sampai terlihat bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kesalahan itu berasal dari kelas atas partai politik. Sehingga prosesnya diperlambat atau bahkan dibekukan. Faried menegaskan bahwa mereka melakukan pengawasan terus-menerus karena ini berkaitan dengan kehormatan institusi DPRD.

Transparansi penting.

Publik tidak menginginkan sensasi; mereka menginginkan transparansi. Banyak SOP DPRD menetapkan bahwa pengaduan dugaan pelanggaran etik harus melalui proses yang jelas. Mulai dari penerimaan pengaduan oleh Ketua DPRD, penyerahan ke BK, pemeriksaan pendahuluan, klarifikasi dan verifikasi, hingga sidang BK dan keputusan.

Faied mengatakan bahwa langkah-langkah ini harus dikomunikasikan secara terbuka agar masyarakat tahu di mana mereka saat ini . Dan bagaimana setiap laporan sedang ditangani. BK akan menimbulkan kecurigaan, dan dalam dunia politik lokal yang semakin terhubung dengan media sosial saat ini, tetap diam bisa menjadi hal yang buruk.

Masyarakat tidak dapat lagi ditipu. Kami mengetahui kapan sebuah kasus diputar atau diputar. Transparansi BK tidak memiliki harga. Bertindak sebelum terpengaruh oleh opini publik. Faried menyimpulkan, “Bubarlah jika Anda tidak independen.”

Masalah Nikah Siri diungkit ?

Publik tidak mempertimbangkan status pernikahan siri politisi. Sifat dan perilaku pejabat publik terhadap perempuan sangat menonjol, terutama ketika relasi tersebut menghasilkan perlakuan yang dianggap merendahkan martabat perempuan. Selain itu, dalam kasus di mana perceraian dilakukan bukan karena alasan agama, tetapi karena ketakutan bahwa hal itu akan merusak reputasi politik atau menurunkan elektabilitas kandidat.

Masyarakat Tidak Buta Politik

Era ketika masyarakat dapat dengan mudah dipengaruhi atau ditutupi telah berlalu. Masyarakat sekarang memiliki kesadaran politik, kesadaran moral, dan kesiapan untuk mempertahankan demokrasi di tingkat lokal. Mereka tidak hanya menunggu hasil tetapi juga ingin tahu bagaimana prosesnya terjadi.

Tantangan ini harus ditangani oleh Badan Kehormatan DPRD Kuningan. Faried menekankan bahwa menjadi benteng bukan berarti berdiam diri di balik tembok, tetapi justru berdiri di depan saat nilai-nilai DPRD dirusak oleh tindakan anggotanya sendiri.

Jika tidak, sejarah akan mencatat: ketika BK muncul dengan harap-harapan publik, ia justru bungkam dan takut.

Baca juga : Anggota DPR Meminta Mekanisme Pembiayaan UMKM dalam Program MBG

(Anisa-red)