Jakarta, Intra62.com –
Untuk memastikan stabilitas pasokan dan perlindungan konsumen, Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta distributor dan importir kedelai untuk mematuhi Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah.
Pemerintah, menurut I Gusti Ketut Astawa, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, terus bekerja sama dengan importir kedelai untuk mencegah kenaikan harga untuk tidak membebani pengrajin tahu dan tempe.
Kami sangat berkolaborasi dengan teman importir. Kondisi saat ini menunjukkan peningkatan, tetapi tidak terlalu besar dan sangat wajar. Di Jakarta, Kamis, Ketut mengkonfirmasi bahwa harga acuan yang telah kami tetapkan tetap sesuai dengan harga saat ini.
Dalam data harga kedelai per 13 April yang diolah Bapanas berdasarkan informasi dari Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), ketut menyatakan bahwa harga kedelai di DKI Jakarta paling tinggi mencapai Rp11.000/kg, dan harga terendah mencapai Rp10.500/kg.
Secara keseluruhan, harga kedelai di regional Jawa rata-rata Rp10.555 per kilogram, katanya.
Harga juga berubah di Sumatera, dengan rata-rata Rp11.450 per kilogram. Di Sulawesi, harga rata-rata adalah Rp11.113 per kilogram. Di Bali, NTB, dan Kalimantan, harga rata-rata adalah Rp10.550 per kilogram dan 10.908 per kilogram.
Ketut mengatakan, “Namun sebenarnya, kondisi harga kedelai di pengrajin tahu tempe ini tetap sesuai dengan harga acuan yang kita tetapkan.”
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 mengatur harga kedelai. Konsumen atau pengrajin tahu dan tempe dapat memberikan HAP kedelai lokal hingga Rp11.400/kg, sementara HAP kedelai impor dapat mencapai maksimal Rp12.000/kg, dengan harga importir kedelai adalah Rp11.500/kg.
Selain itu, ia menjamin bahwa para importir tidak menaikkan harga lebih dari harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Mereka menyatakan bahwa Menteri Pertanian dan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman secara langsung mengarahkan kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas harga bagi konsumen.
Selain itu, jika harga yang tidak wajar ditemukan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran, termasuk pencabutan izin distributor hingga penahanan izin importir.
Dengan tegasnya, dia menyatakan, “Bapak Kepala Bapanas sangat tegas. Jadi kalau ada yang melebihi ketidakwajaran, kami bisa mencabut izin distributor dan menahan izin importir.”
Selain itu, dia menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga kedelai hanya sampai di tingkat pengrajin tahu dan tempe. Jika harga kedelai melampaui HAP tingkat konsumen Rp12.000 per kg, pemerintah akan mengambil tindakan.
Pemerintah akan melakukan intervensi ketika harga per kilogram melebihi Rp12.000. Ketut menambahkan, “Sekali lagi, kita jaga bersama.”
Sebelumnya, Andi Amran Sulaiman, Kepala Bapanas dan Menteri Pertanian, meminta para importir kedelai untuk menjaga harga stabil dan menghindari keuntungan yang berlebihan.
Untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada tahu dan tempe tidak terpengaruh oleh kenaikan harga, dia meminta para pengusaha untuk tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum.
Menurutnya, kondisi ini memberi para importir dorongan untuk melakukan hal baik dengan menjaga keseimbangan harga untuk kepentingan nasional dan mendukung ketahanan pangan Indonesia.
Menurut Proyeksi Neraca Pangan Kedelai Tahun 2026 yang dikelola oleh Bapanas, produksi kedelai nasional diperkirakan mencapai 277,5 ribu ton per tahun. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi kedelai setiap tahun mencapai 2,74 juta ton, yang akan memenuhi kebutuhan industri tahu dan tempe nasional.
Baca Juga : Menurut Kepala Bapanas, Neraca Pangan Nasional Cukup dan Aman.
Baca Juga : Kenaikan Harga Ayam dan Telur, Menurut Bapanas
(Red).