Jakarta, Intra62.com – Pemerintah diminta oleh Edy Wuryanto, anggota Komisi IX DPR RI, untuk memastikan bahwa penambahan. FK (fakultas kedokteran) tidak mengorbankan pendidikan dokter, kebutuhan spesialis, dan layanan kesehatan. Menambah program kedokteran umum harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Di Jakarta, Senin, Edy menyatakan, “Jangan sampai kita hanya mengejar jumlah tetapi mengabaikan kualitas dokter dan layanan kesehatan.”
Dia melakukannya sebagai tanggapan atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang meminta penambahan fakultas kedokteran yang lebih cepat dan meningkatkan kapasitas penerimaan mahasiswa FK. Presiden mengatakan bahwa Indonesia masih kekurangan lebih dari 100.000 dokter, sehingga diperlukan tindakan besar.
Selain itu, Edy mengatakan bahwa membangun fakultas kedokteran baru tidak dapat dilakukan secara instan. Dia mengatakan bahwa diperlukan sistem pendidikan yang lengkap, yang mencakup rumah sakit pendidikan, dosen berkualifikasi, dan sistem pembinaan klinik yang memenuhi standar.
Dia menyatakan bahwa ini bukan sekadar membuka program studi (Prodi), tetapi juga membangun ekosistem pendidikan kedokteran yang kompleks dan mahal.
Berdasarkan data dari Konsil Kesehatan Indonesia, saat ini terdapat sekitar 279 ribu dokter terregistrasi, termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, yang melayani sekitar 287 juta orang.
Ia menemukan bahwa rasio dokter di seluruh negeri mendekati standar minimal. Namun, dia menyatakan bahwa kekurangan dokter spesialis dan ketimpangan distribusi masih menjadi masalah besar, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Oleh karena itu, Edy percaya bahwa penambahan FK bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah pemenuhan dokter nasional.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah akan membangun kampus kedokteran gratis yang dibiayai negara untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di Indonesia.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia terus kekurangan ratusan ribu dokter, termasuk dokter gigi.
Akibatnya, tindakan yang nyata dan terukur diperlukan, salah satunya adalah membuka kampus kedokteran di seluruh Indonesia.
(Red).