Jakarta, Intra62.com – Novita Hardini, anggota Komisi VII DPR RI, berpendapat bahwa pergeseran prioritas lahan ke perkebunan sawit daripada industri dan sektor strategis lainnya dapat mengancam kedaulatan lahan keberlanjutan ekologi, dan peluang industri masa depan.
Dia berpendapat bahwa Indonesia akan kehilangan ruang untuk inovasi industri baru jika semua kedaulatan lahan dialokasikan untuk sawit.
Novita menyatakan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat, bahwa mereka harus mencapai keseimbangan: ekonomi jalan, tetapi lingkungan dan masa depan generasi kita tetap terlindungi.
Dia berpendapat bahwa jalan paling logis untuk membawa Indonesia menuju ekonomi yang berdaya saing tinggi tanpa merusak lingkungan adalah melalui pengembangan teknologi hijau. Ini dilakukan mengingat tantangan tata ruang, kebutuhan energi, dan perubahan iklim global.
Dia menyatakan bahwa industri harus mengalami transformasi. Kita tidak bisa lagi bergantung pada SDA mentah. Kita harus menciptakan nilai tambah dengan teknologi tinggi dan energi bersih.
Dia berpendapat bahwa pembangunan industri nasional harus mengambil lompatan besar menuju teknologi ramah lingkungan dan kemandirian bahan baku.
Dia menegaskan bahwa Indonesia harus meninggalkan model industrialisasi yang bergantung pada bahan bakar fosil dan eksploitasi sumber daya alam mentah. Menurutnya, teknologi kendaraan listrik tanpa bensin harus menjadi kebutuhan nasional, bukan hanya tren di seluruh dunia.
Dia menyatakan, “Kita harus berinvestasi pada industri masa depan yang lebih bersih, lebih efisien, dan tidak merusak lingkungan.”
Selain itu, dia menekankan betapa pentingnya membangun rantai pasokan bahan baku dalam negeri yang memenuhi standar keberlanjutan, karena jika tidak, industri Indonesia akan tetap bergantung pada impor dan akan rentan terhadap krisis pasokan.
Kita perlu mempersiapkan pemasok bahan baku lokal. Standarnya harus ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Dia menyatakan bahwa jika tidak, inovasi teknologi kita hanya akan mencapai setengah jalan.
Baca Juga : Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Tetapkan Darurat Bencana Nasional
(Red).