Jakarta , Intra62.com . DPP AWDI Balham Wadja SH Dukung Pansus Haji , PBNU Tidak perlu ” Kebakaran Jenggot “. Dalam hal ini disampaikan via whattsapp dalam lawatanyya di Yogyakarta ,( 1 /8/2024 ) .
Pansus ini adalah sebagai uapaya memperbaiki manajemen haji yang lebih baik ,” ujarnya . Jadi Pihak lain termasuk PBNU tidak perlu “sensi ” terhadap komisi VIII DPR ,” jelas nya .
Lebih jauh balham Wadja SH menjelaskan bahwa masyarakat indoensia wajib mendapatkan pelayanan haji yang maksimal . Dan secara politik maupun organisator PBNU tidak terlibat dalam hal ini .
Penciptaan pansus dimulai dengan pelaksanaan ibadah haji, yang menurut saya sangat tidak adil karena pembagian kuota haji melanggar undang-undang dan perjanjian.
Hal senada juga disampaikan oleh John Kennedy Azis, anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI. Menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pelaksanaan ibadah haji dan organisasi keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Dia menolak gagasan bahwa Pansus dibentuk untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan haji, dan dia juga menolak gagasan bahwa itu dibuat untuk menyerang PBNU.
John menyatakan dalam sebuah pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu bahwa, “Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji, yang menurut saya carut marut. Dan ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar undang-undang dan juga melanggar kesepakatan.”
Dia berharap bahwa dengan adanya Pansus Haji, proses ibadah haji dapat berjalan dengan semestinya dan sesuai prosedur yang ada. Ini karena, menurutnya, mekanisme proses ibadah haji sejauh ini semakin rumit, mulai dari antrean jamaah hingga kualitas makanan saat beribadah.
Baca juga : 50 warga Indonesia Berangkat ke Tanah Suci Untuk Melaksanakan ibadah haji secara gratis, Undangan ?
Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada situasi di mana individu yang telah mendaftar selama empat tahun sudah dapat berangkat haji karena alasan tertentu. Sementara individu yang telah mendaftar selama belasan atau puluhan tahun tidak dapat berangkat. Oleh karena itu, kami harus melakukan perbaikan.
PBNU Tak Terkait
Menurutnya, lebih penting saat ini memastikan pansus bekerja untuk meningkatkan pelayanan haji daripada mengikuti pernyataan Ketua Umum PBNU yang landasannya tidak jelas.
Pada hari Minggu, 28 Juli, Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU, menyatakan bahwa pihaknya bertanya-tanya tentang Pansus Angket Haji 2024 yang masih bergulir . Karena tidak ada alasan kuat untuk membentuknya.
Yahya berpendapat keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji. (redx )