Jakarta, Intra62.com – Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Jaksa Agung RI Dr Sunarta SH MH yang masih menjabat sebagai Ketua Kelompok Pengarah Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan RI. Dalam pemaparannya pada kegiatan Amati Dunia Perburuhan. kesatuan menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. (Kejaksaan) Provinsi Jambi, Jumat (23/09/2023).
Menyikapi hal tersebut, Wakil Jaksa Agung meminta insan Adhyaksa dapat mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam reformasi birokrasi melalui pengejawantahan doktrin Tri Krama Adhyaksa.
Baca Juga: Kejaksaan Agung Menerima Penghargaan Sebagai Instansi Responsif Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Sunarta menjelaskan doktrin Tri Krama Adhyaksa akan benar-benar membentuk karakter Adhyaksa menjadi manusia seutuhnya. “Secara filosofis Satya melambangkan sifat Adhyaksa yang lurus dengan jiwa kejujuran dan kedisiplinan, Adhi melambangkan Adhyaksa yang profesional, dan Wicaksana. Adalah gambaran Adhyaksa yang bijaksana dan cakap, berakhlak mulia,” jelas wakil Jaksa Agung Sunarta.
Sunarta kemudian kembali menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas mendasar pembangunan nasional. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik sehingga perlu adanya penguatan sistem pelaksanaannya. Menurutnya, pemberdayaan yang dapat dicapai seluruh insan Adhyaksa adalah dengan memaksimalkan tiga aspek, yakni integritas, etos kerja, dan semangat kolaborasi.
“Reformasi birokrasi bukan sekedar (WBK/WBBM) dan reformasi birokrasi bukanlah sebuah protes melainkan sarana untuk mengubah dan membentuk pola pikir, sikap. Dan tindakan menjadi model budaya yang mengabdi pada pelayanan masyarakat, khususnya dari masyarakat pengguna layanan WBK. Kejaksaan RI,” ujarnya.
Wakil Jaksa Agung RI Merupakan Pionir Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Maka dari itu, Wakil Jaksa Agung meminta seluruh pegawai Adhyaksa untuk sadar, memahami dan sungguh-sungguh melaksanakan reformasi birokrasi.
Hal ini dapat berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan seluruh Adhyaksa melalui peningkatan gaji. Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, reformasi birokrasi saat ini sedang dilaksanakan dengan reformasi birokrasi tematik yang fokus. Pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan, dan percepatan program prioritas pemerintah.
Oleh karena itu, Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa strategi menghadapi reformasi birokrasi tematik antara lain dengan menerapkan prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan. Meningkatkan dan/atau memperkuat indeksasi, serta melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan arahan Eksekutif.
Dalam kesempatan tersebut, Sunarta juga menyampaikan agar seluruh pegawai Adhyaksa mengikuti Instruksi Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang menerapkan pola hidup sederhana.
Salah satu caranya adalah dengan menggunakan media sosial dengan bijak. “Penggunaan media sosial akan memberikan dampak positif dan menjadi media edukasi. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk bersikap sopan dalam menggunakan media sosial. Ia menekankan: “Jangan membuat keributan yang mencoreng nama baik organisasi.”
Menjelang tahun politik, Wakil Jaksa Agung juga meminta seluruh jajaran kejaksaan menjaga netralitas dan stabilitas politik dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.
Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Kehakiman Nomor 6 Tahun 2023 tentang. Optimalisasi peran Kejaksaan RI dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Terakhir, Wakil Jaksa Agung menghimbau kepada seluruh jajaran Adhyaksa untuk mendukung, melaksanakan dan mensukseskan tujuh program prioritas Jaksa Agung sebagai wujud profesionalisme dan loyalitas terhadap jabatan.
“Mari kita ubah misi kita menjadi tempat ibadah. “Melaksanakan segala perintah Jaksa Agung dengan tetap menjaga harkat dan martabat serta nama baik Jaksa Penuntut Umum Republik Indonesia,” kata Wakil Jaksa Agung.
Operasi peninjauan lapangan Satgas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi. Dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Elan Suherlan, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Enen. Saribanon, Asisten Kejaksaan Tinggi Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri dan seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi.
Tegar selaku warga berpendapat “Saya sebagai masyarakat menilai dengan adanya reformasi dan birokrasi di Adimayasa. Sangat bersyukur dengan adanya reformasi dan birokrasi ini. Menciptakan insan-insan di Mayasa ini, supaya ada perubahan yang sangat sedifikan untuk kedepan jauh lebih baik dari pada saat sekarang” ucap Tegar. (red/intra62)