• Thu. Jul 25th, 2024

    Sekjend DPP AWDI Balham Wadja SH Kritisi Dewan Energi Nasional terkait Kebijakan Energi Nasional

    ByAF

    Jan 19, 2024
    Sekjend DPP AWDI Balham Wadja SH Kritisi Dewan Energi Nasional terkait Kebijakan Energi Nasional

    Jakarta , Intra62.com . Sekjend DPP AWDI Balham Wadja SH Kritisi Dewan Energi Nasional terkait Kebijakan Energi Nasional . Hal ini disampaikan oleh Balham Wadja SH ketika  dimintai komentar terkait konferensi Pers ESDM, saat Kunjungan  kerja di Klaten Jum’at ( 19/01/2024 ) .

    Dewan Energi Nasional harus mempunyai data-data empiris terkait sumber energi yang ada di Indonesia ,” Ujar Balham Wadja SH. Lebih jauh dijelaskan beliau ,dengan adanya sumber energi yang teridentifikasi dengan jelas. Ditambah dengan data pendapatan Quantity energi yang dihasilkan ,ini bisa menjadi arah penentu kebijakan energi Nasional .

    Tanpa adanya akurasi dan keterbukaan data dari Kementerian ESDM ,maka terbentukya KEN ( Kebijakan Energi Nasional ) sekedar wacana saja dan justru menjadi kekuatan lobi politik dan Oligarki , ” ungkap Balham Wadja SH .

    Sementara itu rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) ditargetkan dapat diselesaikan pada bulan Juni tahun 2024. Sesuai dengan arahan Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) pada sidang pertama DEN tahun 2004.

    Rancangan Kebijakan Energi Nasional yang di dirumuskan oleh DEN ini merupakan arah kebijakan energi jangka panjang untuk kepentingan bangsa dan negara . Dalam pengelolaan energi tentunya  akan mengakomodir semua pihak, yaitu masyarakat dan pelaku industri.

    Baca juga: Sekjend DPP AWDI Balham Wadja SH Sepakat  dengan BHP Berantas Mafia Tanah di Wilayah Jawa  Tengah

    “DEN telah menyusun atau sedang menyusun PP Pembaruan PP 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. PP ini menyesuaikan perubahan lingkungan strategis yang selaras dengan komitmen perubahan iklim .  Dan mengakomodasi transisi energi menuju net zero emisi di tahun 2060.

    Proses saat ini sudah dalam proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk PAK, pembahasan dari Kementerian sudah selesai. Konsultasi dengan DPR RI sudah dua kali karena ini PP yang harus mendapat persetujuan dari DPR,” ujar Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto saat memaparkan Capaian Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta.( red/SP )

     

     

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    slot777

    slot

    https://mtsnupakis.sch.id/wp-content/zeusslot/

    https://insankamilsidoarjo.sch.id/wp-content/slot-zeus/

    https://smpbhayangkari1sby.sch.id/wp-content/slot-zeus/

    https://mtsnupakis.sch.id/wp-content/bonus-new-member/

    https://lookahindonesia.com/wp-content/bonus-new-member/

    https://sd-mujahidin.sch.id/wp-content/depo25-bonus25/

    https://ponpesalkhairattanjungselor.sch.id/wp-content/mahjong-slot/

    https://mtsnupakis.sch.id/wp-content/slot777/

    https://sdlabum.sch.id/wp-content/slot777/

    https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/bonus-new-member/

    https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/

    https://paudlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/