Jakarta, Intra62.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan bahwa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, akhirnya dapat digunakan kembali. Hal ini terjadi setelah halte di renovasi sejak tahun 2025.
Dia juga mengakui bahwa kegagalan untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), adalah penyebabnya.
Di Jakarta Timur, Jumat, Pramono menyatakan, “Memang, untuk Halte Senen ini selama renovasi menjadi Jaga Jakarta itu ada kontribusi dari pemerintah pusat melalui (Kementerian) PU. Jadi, ini hanya masalah administrasi, tetapi sekarang sudah saya perintahkan untuk mulai dari kemarin dioperasionalkan secara menyeluruh, dan sudah beroperasi.”
Selain itu, dia berharap masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik fasilitas JPO tersebut.
Pramono menyatakan, “Mudah-mudahan memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi, benar-benar masalah komunikasi saja.”
Pada 2 September 2025, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa pemerintah pusat akan bertanggung jawab atas perbaikan JPO Senen dan halte Transjakarta di Polda Metro Jaya.
Dia menyatakan bahwa Polda Metro Jaya akan menggunakan anggaran PU yang sudah disiapkan untuk keadaan darurat untuk memperbaiki JPO dan halte Transjakarta di Senen.
Selama unjuk rasa yang diadakan di seluruh Indonesia, pihaknya mengalami kerugian total sekitar Rp900 miliar, dan mereka menyediakan anggaran sebesar itu untuk membantu mempercepat renovasi fasilitas yang rusak.
Dody menyatakan, “Kami sudah menganggarkan Rp900 miliar untuk seluruh Indonesia, bukan hanya untuk Jakarta. Insya Allah, cukup untuk menanggung dua Kantor Polisi Pusat (Senen dan Polda Metro Jaya).”
Masyarakat telah memprotes beberapa waktu lalu karena JPO Senen belum dapat digunakan.
Baca Juga : Pramono Berharap jumlah Orang Menggunakan MRT Jakarta Mencapai Jutaan.
Baca Juga : Aturan Hak Penamaan Dibuat oleh Pramono di Halte Hingga Stasiun.
(Red).